Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Genjot Produktivitas Perkebunan, 35 Juta Benih Gratis Dibagikan

image-gnews
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman (tengah) dan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo (kiri) saat mengunjungi lahan pertanian padi di Tanjungsari, Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, 29 Oktober 2016. Benih Jarwo Super merupakan karya penelitian dan pengembangan Kementerian Pertanian. ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman (tengah) dan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo (kiri) saat mengunjungi lahan pertanian padi di Tanjungsari, Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, 29 Oktober 2016. Benih Jarwo Super merupakan karya penelitian dan pengembangan Kementerian Pertanian. ANTARA/Aloysius Jarot Nugroho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bakal memberikan 35 juta benih tanaman secara gratis kepada para petani. Hal tersebut telah dilakukan secara simbolik pada pembukaan World Plantation Conferences and Exhibition 2017 yang dihelat PT Riset Perkebunan Nusantara.

"Sebanyak 35 juta benih sudah disiapkan di desa-desa," kata Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu, 18 Oktober 2017. Dia mengatakan penyediaan benih itu telah melibatkan banyak pihak mulai dari pusat-pusat penelitian hingga perguran tinggi.

Simak: Sultan Minta Benih Tanaman untuk Lahan Kritis

Dia berujar hal itu adalah tanda keseriusan pemerintah untuk membangun kembali dunia perkebunan di Indonesia. Benih, kata dia, menjadi salah satu persoalan yang membuat perkebunan di Indonesia kurang produktif.

Menurut dia, banyak petani rakyat yamg masig memakai benih yang asal-asalan dan kurang berkualitas, sehingga hasil yang diperoleh pun kurang memuaskan, baik dari segi kualitas, maupun kuantitas.

Bambang memberi contoh perkebunan sawit Indonesia yang luasnya hampir 11,9 juta hektar. Sekitar 48 persen atau 4,7 hektar adalah perkebunan rakyat. Dari kebun rakyat itu, setiap tahunnya sawit yang bisa dipanen hanya sekitar dua ton saja per hektar. Padahal korporasi sawit bisa memanen sekitar lima ton per hektar per tahun.

"Sebagian sawit kebun rakyat dikembangkan dengan tradisional. Benihnua tidak berasal dari sumber yang baik. Benih kelapa sawit harus diolah dengan baik, bukan distek biasa," kata dia.

Padahal, apabila digarap dengan baik dan serius, sehingga perkebunan rakyat bisa memanen tujuh sampai delapan ton per hektar per tahun, negara bisa memeroleh nilai tambah sebesar Rp 125 triliun.

Begitu pula dengan kopi, 1,3 juta hektar kebun di Indonesia baru bisa menghasilkan 600 sampai 700 kilogram per hektar per tahun. "Padahal Vietnam yang belajar dari Indonesia saja bisa menghasilkan tiga sampai empat ton per hektar per tahun," kata dia. Bila bisa dinaikkan hingga mencapai produksi tiga ton per hektar per tahun, dia memperhitungkan raupan Indonesia dari kopi bisa naik lima kali lipat.

Demikian dengan kakao yang hasilnya hanya 700 hingga 800 kilogram per hektar per tahun. Pemerintah sempat menyuntik bantuan melalui gerakan nasional kakao. Namun, gerakan itu baru sebesar 26 persen saja. Padahal penurunan yang terjadi akibat usia maupun faktor lainnya juga cukup besar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Contoh terakhir adalah tanaman tebu di Indonesia yang produktifitas dan rendemennya masih rendah. "Sekarang tebu rakyat masih kecil-produktifitasnya, hanya berkisar 40 ton per hektar per tahun, padahal zaman Belanda dulu mencapai 150 ton per hektar per tahun," ujarnya.

Adapun Bambang menyebutkan progres pembagian bibit itu telah lebih dari 25 persen dan dibiayai oleh dana APBN-P. Namun dia tidak menyebutkan besarannya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai solusi untuk mengatasi permasalahan produktifitas perkebunan adalah penerapan teknologi terkini. "Semua tantangan perkebunan harus diatasi, dan satu-satunya solusi adalah dengan teknologi. Sehingga pusat riset menjadi penting," kata dia saat membuka World Plantation Conferences and Exhibition di Jakarta, Rabu, 18 Oktober 2017.

Jusuf berujar sejarah Indonesia sangat erat hubungannya dengan perkebunan. Bahkan, masuknya Bangsa Eropa ke Indonesia pun disebabkan oleh komoditas perkebunan dalam negeri seperti pala dan cengkeh. Sejalan dengan itu, perkebunan dalam negeri pun terus berkembang di era pemerintahan Belanda.

Pada awal kemerdekaan, kata dia, Indonesia bahkan pernah menjadi salah satu pengekspor gula terbesar, dengan pusat penelitian di Pasuruan. "Penduduk Indonesia waktu itu di bawah 100 juta jiwa. Sekarang 250 jutaan. Kita bangga waktu itu ekspor karena penduduk nya masih sedikit," kata dia.

Namun seiring dengan itu, Jusuf menceritakan bahwa tantangan yang terjadi kini adalah tidak berimbangnya pertumbuhan manusia dan kebutuhan hasil perkebunan dibanding perkembangan perkebunan.

"Belum lagi pada 2050, kalau jumlah manusia mencapai 10 miliar orang, maka kebutuhan atas makanan dan hasil perkebunan diprediksikan akan meningkat hingga 70 Persen," ujar dia. Meningkatnya jumlah manusia menyebabkan banyaknya lahan perkebunan yang mesti beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman, industri, dan perkantoran.

Belum lagi permasalahan perubahan iklim dan air yang sangat memengaruhi produktifitas perkebunan di Indonesia. Atas masalah-masalah tersebut, Jusuf yakin, hanya teknologi dan disiplin masyarakat untuk menanam di lahan dan dengan bibit tanaman yang baik lah yang bisa menyelesaikannya, mulai dari penerapan teknologi hemat air, teknologi biodiversitas, bioteknologi, dan lainnya.

CAESAR AKBAR

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Petani Desa Pakel Banyuwangi Dilaporkan Balik oleh Satpam PT Bumisari atas Dugaan Pengeroyokan

27 hari lalu

Peserta aksi mogok makan menuntut pembebasan tiga petani pakel yang ditangkap secara paksa, aksi ini berlangsung di depan Kementerian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional, Jakarta Selatan, Senin, 20 Februari 2023. Mulai pukul 10:30, massa mulai aktif membentangkan poster tuntutan sampai memajang surat pernyataan dari beberapa elemen yang terlibat. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Petani Desa Pakel Banyuwangi Dilaporkan Balik oleh Satpam PT Bumisari atas Dugaan Pengeroyokan

Konflik Agraria antara petani Desa Pakel Banyuwangi dan PT Bumisari makin berlarut-larut.


Kronologi Intimidasi Petani di Pakel Banyuwangi Diduga oleh Pihak Perkebunan Bumisari, Ada Todongan Senjata hingga Suara Tembakan

41 hari lalu

Ilustrasi penyerangan. Shutterstock
Kronologi Intimidasi Petani di Pakel Banyuwangi Diduga oleh Pihak Perkebunan Bumisari, Ada Todongan Senjata hingga Suara Tembakan

Diduga preman dan sekuriti PT Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses melakukan serangan dan intimidasi terhadap petani Desa Pakel Banyuwangi.


Kementan Targetkan Penanaman Tumpang Sari Padi Gogo Seluas 500 Ribu Hektare di Lahan Sawit

51 hari lalu

Petani menanam bibit padi di lahan persawahan desa Putukrejo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Selasa, 27 Desember 2022. Penggilingan Jawa Timur pada awal Desember 2022 lalu juga menyatakan siap memasok beras ke Bulog sebanyak 42,1 ribu ton. TEMPO/Imam Sukamto
Kementan Targetkan Penanaman Tumpang Sari Padi Gogo Seluas 500 Ribu Hektare di Lahan Sawit

Kementerian Pertanian atau Kementan menargetkan penanaman padi gogo di lahan perkebunan sawit dan kelapa seluas 500 ribu hektare.


KPA Catat 2.939 Letusan Konflik Agraria di Era Jokowi, Didominasi Perkebunan dan PSN

20 Januari 2024

Warga membawa poster saat unjuk rasa bela Rempang di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 26 September 2023. Mereka menuntut aparat untuk membebaskan warga yang ditahan saat konflik agraria antara warga Rempang dibubarkan oleh aksi represif polisi. Massa aksi juga menyerukan agar pemerintah lebih pro pada hak-hak rakyat ketimbang pencaplokan lahan demi investasi. TEMPO/Prima mulia
KPA Catat 2.939 Letusan Konflik Agraria di Era Jokowi, Didominasi Perkebunan dan PSN

Angka letusan konflik yang terjadi di era Jokowi, menurut KPA, mengalami kenaikan dua kali lipat (100 %) dibanding satu dekade pemerintahan SBY.


KPA Sebut Ada 241 Konflik Agraria Sepanjang 2023, Paling Banyak Konflik di Sektor Perkebunan Sawit

15 Januari 2024

Shutterstock.
KPA Sebut Ada 241 Konflik Agraria Sepanjang 2023, Paling Banyak Konflik di Sektor Perkebunan Sawit

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat ada 241 konflik agraria sepanjang 2023.


Anies Klaim Sektor Agromaritim Bisa Turunkan Pengangguran hingga 44 Persen

11 Januari 2024

Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, ketika ditemui usai Acara Dialog Capres bersama Kadin di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat pada Kamis, 11 Januari 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Anies Klaim Sektor Agromaritim Bisa Turunkan Pengangguran hingga 44 Persen

Anies menyebut, sektor agromaritm dapat menurunkan angka pengangguran hingga 44 persen.


Syarat dan Tata Cara Mengajukan HGU, Benarkah Gratis?

11 Januari 2024

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ATR/BPN Hadi Tjahjanto (keempat kiri) berdialog dengan warga saat menyerahkan sertifikat tanah di Desa Muktisari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Kamis 12 Oktober 2023. Sebanyak 405 sertifikat tanah dibagikan kepada warga secara gratis pada proses redistribusi tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Maloya yang telah ditetapkan menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi
Syarat dan Tata Cara Mengajukan HGU, Benarkah Gratis?

Memanfaatkan tanah milik negara untuk kepentingan bisnis tertentu dibolehkan. Mengajukan HGU biasanya untuk tanah yang luas dalam waktu panjang.


Kepala Badan Karantina Lepas Ekspor Asal Sumsel Rp153 Miliar, Ada Kodok Tujuan Perancis

8 Desember 2023

Kepala Badan Karantina Indonesia, Sahat M. Panggabean memberikan keterangan pers usai melepas langsung ekspor menuju 12 negara sekaligus. TEMPO/Parliza Hendrawan
Kepala Badan Karantina Lepas Ekspor Asal Sumsel Rp153 Miliar, Ada Kodok Tujuan Perancis

Pelepasan ekspor hari ini turut membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.


Industri Sawit Terpukul Ketidakstabilan Global, Apa Saja yang Sudah Dilakukan Pemerintah?

2 November 2023

Lahan perkebunan Sawit  di Gane Timur, Halmahera Selatan, Maluku Utara, Selasa 23 Januari 2023. (FOTO/Budhy Nurgianto)
Industri Sawit Terpukul Ketidakstabilan Global, Apa Saja yang Sudah Dilakukan Pemerintah?

Menteri Airlangga membeberkan langkah pemerintah menghadapi perlambatan ekonomi yang berdampak signifikan terhadap industri kelapa sawit.


Jokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan

24 Oktober 2023

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat ditemui di Senayan, pada Selasa, 24 Oktober 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Mau Lanjutkan Hilirisasi ke Sektor Perkebunan hingga Kelautan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan progran hilirisasi bakal berlanjut.