TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan segala langkah untuk mengantisipasi letusan Gunung Agung di Bali. Dalam rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, berbagai kementerian dan lembaga terkait diminta melakukan mitigasi bencana.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan sudah menyiapkan anggaran rencana aksi. "Diperkirakan biayanya Rp 67,52 miliar," katanya seusai ratas di Jakarta, Kamis, 28 September 2017.
Anggaran itu akan disebar untuk kegiatan tanggap darurat (Rp 60,70 miliar) dan operasional posko (Rp 6,82 miliar).
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melansir aktivitas vulkanis Gunung Agung terus meningkat. Menurut BNPB, status Gunung Agung saat ini telah mendekati fase kritis. Juru bicara BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan aktivitas gunung selalu tinggi dan segala pengamatan menunjukkan ada proses magma yang naik.
Kementerian PUPR, kata Basuki, sudah menginventarisasi berbagai infrastruktur yang kemungkinan akan berdampak bila aktivitas Gunung Agung semakin meningkat atau meletus. Ia menuturkan, agar fasilitas umum, seperti embung (cekungan penampung air) dan pipa transmisi tak terkena dampak, pemerintah sudah menyiapkan berbagai alat berat.
"Sekarang sudah disiapkan (alat berat). Ada juga yang diperbaiki, seperti sabo dam," ujarnya. Sabo dam merupakan bangunan atau bendungan dengan pelimpas. Bangunan itu berfungsi menghambat laju aliran lava dingin dari gunung.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menyatakan tidak semua wilayah Bali terkena dampak Gunung Agung. Meski demikian, dia melanjutkan, Presiden Joko Widodo sudah meminta para pembantunya melakukan mitigasi bencana. "Kami tekankan tidak ada masalah berkaitan dengan pariwisata," ucapnya.
