TEMPO Interaktif, Jakarta: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menilai, operasi pasar beras yang dilakukan Perusahaan Umum Bulog rawan penyimpangan. Sebab, institusi ini boleh menjual berasnya kepada pedagang.Dalam mekanisme penyaluran cadangan beras pemerintah untuk pengendalian harga disebutkan, selain menjual langsung ke konsumen, satuan tugas (Satgas) Bulog dapat menjual beras ke koperasi atau pedagang. Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi HKTI Siswono Yudo Husodo mengatakan, mekanisme ini akan menjadi bentuk permainan baru dalam perdagangan beras. "Ini sangat rawan penyimpangan, " kata Siswono kepada Tempo di Jakarta, kemarin. Dia menjelaskan, bentuk penyimpangan ini terjadi ketika pedagang membeli beras Bulog dalam jumlah yang besar. Akibatnya, mereka akan memiliki kemampuan mempermainkan harga. Jika ini terjadi, operasi pasar tidak akan efektif menekan harga beras yang terus melambung. Siswono mengaku heran lantaran pemerintah yang memperbolehkan Bulog menjual beras ke pedagang. "Padahal menjual beras operasi pasar ke pedagang kurang tepat," ujarnya. Kepala Divisi Pengadaan Bulog Agusdin Fariedh membenarkan jika Bulog diperbolehkan menjual berasnya ke pedagang. Bahkan, pedagang atau koperasi itu pun membeli dengan harga sama dengan konsumen yakni Rp 4.000 per kilogram. Tapi, saat menjual lagi beras itu, pedagang diwajibkan memasang spanduk operasi pasar. Konsumen juga membeli pada harga eceran tertinggi yang ditetapkan yakni antara Rp 4.000-Rp 4.300 per kilogram. Dia enggan menjawab ketika ditanya kemungkinan penyimpangan yang dilakukan para pedagang yang memperoleh beras itu. "Para pedagang dan koperasi bukan kami yang menentukan, " kata Fariedh. Menurut Fariedh, pedagang yang boleh membeli beras dari Bulog sudah ditentukan Departemen Perdagangan. Sehingga, jika terjadi penyelewengan izin pedagang atau koperasi tersebut bisa dicabut. Hingga 8 Januari lalu, Bulog telah menyalurkan 9.727 ton beras untuk operasi pasar. Selama 2006 perusahaan pelat merah ini telah menyalurkan 58.526 ton beras untuk kegiatan ini. Siswono mengatakan, kenaikan harga beras saat ini lebih disebabkan kesalahan manajemen distribusi. Menurut dia, Bulog gagal membeli beras petani pada saat panen raya. Akibatnya, pasokan beras saat ini terganggu. Fariedh lagi-lagi mengakui, selama 2006 perusahaannya hanya mampu membeli 1,4 juta ton beras. Padahal, target pengadaan tahun lalu mencapai 1,6 juta ton. Wakil Ketua Komisi Pertanian dan Pangan Dewan Perwakilan Rakyat Suswono menambahkan, pemerintah seharusnya mengambil langkah darurat dalam mengamankan harga. "Kalau perlu bahan pangan dibawa memakai pesawat atau kapal TNI, " kata dia. Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini berpendapat, pemerintah seharusnya tidak terlalu memperhitungkan biaya dalam mempercepat pasokan beras dan bahan pangan kepada daerah yang kekurangan. "Jangan sampai rakyat kelaparan, " ujarnya. EWO RASWA