TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan siapa pun yang berkuasa di Indonesia membutuhkan basis penerimaan pajak yang kuat. Hal itu disampaikan untuk mengingatkan pentingnya reformasi pajak guna meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.
“Ini (reformasi pajak) bukan untuk satu presiden ini atau menteri keuangan ini. Tidak. Siapa pun yang berkuasa pasti membutuhkan basis penerimaan pajak yang kuat,” kata dia di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat, 8 September 2017.
Sri mengatakan, dari sisi penerimaan pajak, pemerintah masih harus bekerja sangat keras. Bukan hanya soal penerimaannya, kata dia, tapi juga soal basis penerimaannya juga masih kecil.
Sri mengatakan, di negara berpenduduk 257 juta orang ini, dengan penerimaan domestik bruto mencapai Rp 12.500 triliun hanya ditopang oleh 12 juta pembayar pajak dari total 36 juta wajib pajak. “Kalau negara ini kita ibaratkan seperti bangunan besar, tapi hanya ditopang tiang pembayar pajak yang kecil, mana bisa kuat?” kata dia.
Karena itu, Sri mengatakan perlunya penguatan fondasi negara melalui penerimaan pajak dengan basis yang luas. “Oleh karena itu, kita harus melakukan reformasi pajak,” kata dia.
Lebih lanjut, Sri menyebutkan reformasi pajak dibutuhkan agar negara dapat melakukan belanja produktif guna membangun infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Dia jadi alat menentukan Indonesia mau dibawa ke mana ke depan. Dalam waktu sepuluh, dua puluh tahun ke depan saat kita menghadapi masalah geopolitikal dan geokonomi yang sangat nyata,” kata Sri Mulyani.
