Penerimaan Pajak Seret, Ini Jurus-Jurus Sri Mulyani

Reporter

Rabu, 6 September 2017 06:00 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah terus berupaya menggenjot penerimaan pajak hingga akhir tahun. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak sepanjang Januari hingga Agustus 2017 mencapai Rp 685,5 triliun. Jumlah tersebut baru 53,5 persen dari target pada APBN Perubahan 2017 sebesar Rp 1.283, 6 triliun. Pencapaian itu hanya selisih sekitar 7,5 persen lebih tinggi dari tahun lalu.



"Kami akan terus melihat realisasi penerimaan perpajakan kita, dari Juli, Agustus, September, ini adalah bulan di mana tahun lalu kami sudah mulai melakukan tax amnesty," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Agustus 2017.



Simak: Menkeu Tingkatkan Target Penerimaan Pajak Rp 20 Triliun


Advertising
Advertising


Menurut Sri Mulyani, dalam tiga bulan terakhir, dampak dari pelaksanaan program pengampunan pajak (tax amnesty) tahun lalu akan mulai terasa pada penerimaan pajak tahun ini. Dia mengatakan tidak dapat dilakukan perbandingan yang setara antara pencapaian pajak tahun lalu dengan tahun ini, karena tax amnesty yang tidak berlangsung setiap tahun. "Tidak bisa apple to apple karena tahun lalu dari Agustus-September penerimaan dari sisi tax amnesty mengalami peningkatan yang sangat besar."



Sri Mulyani mengungkapkan pihaknya juga akan meninjau kembali basis data setelah tax amnesty, khususnya yang terindikasi dapat mendorong peningkatan potensi penerimaan pajak. "Pada semester II ini belanja pemerintah biasanya meningkat sangat tajam, biasanya dari belanja pemerintah, unsur penerimaan pajak cukup besar," ucapnya. Dia juga berkomitmen untuk terus mengupayakan peningkatan penerimaan perpajakan hingga akhir tahun.



Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Hestu Yoga Saksama menjelaskan penerimaan pajak hingga Rp 685,5 triliun terdiri atas Pajak Penghasilan non migas sebesar Rp 378 triliun, Pajak Penjualan dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebesar Rp 267 triliun.



Selain itu setoran Pajak Penghasilan migas sebesar Rp 35 triliun, Pajak Bumi Bangunan hanya Rp 1,2 triliun, dan pajak lainnya senilai Rp 4,3 triliun. "PBB tahun lalu sudah Rp 15 triliun. Biasanya akan masuk pada bulan September," kata Yoga.



Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun lalu yaitu pada Januari-Agustus 2016, penerimaan pajak hanya Rp 623 triliun. Pertumbuhan penerimaan dibandingkan tahun lalu meningkat 10,23 persen. Sedangkan, setoran pada bulan Agustus 2017 saja tercatat sebesar Rp 85 triliun, atau lebih rendah dibandingkan tahun lalu yaitu Rp 87 triliun.



Yoga mengakui penurunan perolehan pajak itu disebabkan oleh pemerintah yang tak lagi menerima setoran tambahan dari amnesti pajak tahun lalu yang mencapai Rp 90 triliun. Dia berujar untuk mengejar target penerimaan hingga akhir tahun, pemerintah akan melakukan upaya ekstra. "Untuk yang sudah ikut amnesti, kami minta komitmennya untuk bayar pajak yang tidak sama seperti sebelum ikut tax amnesty. Untuk yang tidak ikut, ada kesempatan betulkan surat pelaporan tahunan," ujarnya.



Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak, Yon Arsal menjelaskan upaya ekstra lain yang dilakukan di antaranya adalah mengintensifkan pemeriksaan, dan penagihan. "Kami intensifkan penagihan untuk saldo-saldo dan tunggakan yang sudah inkrah, kemudian pemeriksaan dan pengawasan, juga ekstensifikasi," ucapnya.



Yon melanjutkan perkembangan posisi penerimaan pajak pada September 2017 juga penting untuk diperhatikan, karena dampak tax amnesty tahun lalu diperkirakan baru akan terasa pada bulan ini. "Evaluasi bisa lebih clear, karena September tahun lalu ada tax amnesty, jadi seberapa mampu kita meng-cover dari tax amnesty."



Yon menuturkan pihaknya juga akan memperhitungkan basis sata yang dimiliki. Dia berharap selisih penerimaan dibandingkan tahun lalu pun tidak akan terlampau jauh. "Kami sudah ada wajib pajak - wajib pajak yang sudah dikonsultasikan datanya ada sekian, lalu kami petakan kira-kira kapan dia akan cair," ujarnya.



Sementara itu, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo mengungkapkan jika dilihat tren penerimaan pajak tahun ini memiliki pola yang mirip dengan 2015 lalu. Jika pola penerimaan pajak di September dan seterusnya benar seperti pola pada 2015, dia memprediksi penerimaan tahun ini bisa mencapai 96 persen dari target. "Tapi kalau faktor tax amnesty signifikan bisa jadi hanya 88 persen, analisis tren ini harus memperhitungkan faktor September karena sifatnya khusus," katanya.



GHOIDA RAHMAH | PUTRI ADITYOWATI | VINDRY FLORENTIN

Berita terkait

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

21 jam lalu

Terkini: Pendapatan Garuda Indonesia Kuartal I 2024 Melonjak, Sri Mulyani Kembali Bicara APBN untuk Transisi Energi

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. mencatatkan pertumbuhan pendapatan di kuartal I 2024 ini meningkat hingga 18,07 persen dibandingkan kuartal I 2023.

Baca Selengkapnya

Akhir-akhir Ini Jadi Sorotan, Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

23 jam lalu

Akhir-akhir Ini Jadi Sorotan, Apa Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai?

Banyak masyarakat yang mempertanyaan fungsi dan tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lantaran beberapa kasus belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

1 hari lalu

Sri Mulyani Tekankan Pentingnya Kekuatan APBN untuk Efektivitas Transisi Energi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kekuatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk efektivitas transisi energi.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

1 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

2 hari lalu

Terkini Bisnis: Ikappi Respons Isu Pembatasan Operasional Warung Madura, Tips Hindari Denda Barang Impor

Ikappi merespons ramainya isu Kementerian Koperasi dan UKM membatasi jam operasional warung kelontong atau warung madura.

Baca Selengkapnya

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

2 hari lalu

Respons Sri Mulyani Soal Sorotan Publik ke Bea Cukai, Berikut Tips Hindari Denda Barang Impor

Kerap kali barang impor bisa terkena harga denda dari Bea Cukai yang sangat tinggi. Bagaimana respons Menteri Keuangan Sri Mulyani?

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah

2 hari lalu

Sri Mulyani Temui Wapres, Bahas Mitigasi Dampak Geopolitik Timur Tengah

Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Wakil Presiden Maruf Amin untuk melaporkan hasil pertemuan IMF-World Bank Spring Meeting dan G20 yang saya hadiri di Washington DC. pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani pun membahas mitigasi dampak geopolitik di Timur Tengah.

Baca Selengkapnya

Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

2 hari lalu

Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

Berikut ini rincian tiga jenis sumber penerimaan utama negara Indonesia beserta jumlah pendapatannya pada 2023.

Baca Selengkapnya

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

3 hari lalu

Netizen Serbu Akun Instagram Bea Cukai: Tukang Palak Berseragam

Direktorat Jenderal Bea dan Cuka (Bea Cukai) mendapat kritik dari masyarakat perihal sejumlah kasus viral.

Baca Selengkapnya

Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai

3 hari lalu

Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tanggapi kasus penahanan hibah alat belajar SLB oleh Bea Cukai.

Baca Selengkapnya