TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan secara transparan perihal keinginan membangun gedung baru kepada masyarakat. Sebelumnya dia mengatakan telah mengalokasikan dana untuk proyek tersebut dalam rencana pagu anggaran tahun depan.

"Sebelum menyampaikan ini silahkan menyampaikan kepada masyarakat secara transparan saja, bahwa dewan ingin seperti ini dan alasannya adalah masyarakat menghendaki adanya gedung baru, atau alun-alun baru," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 24 Agustus 2017.

Baca: Soal Gedung Baru DPR, Menkeu: Tak Bisa Dijawab Setengah Menit

Meski demikian, kata dia, usul yang ditampung sebagai bagian dari hak budjet Dewan ini akan kembali dibicarakan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018. "Ini kan wakil rakyat, jadi antara rakyat dan dewan saja, sedangkan kami dalam hak budgetnya dewan, ya memang ini adalah proses politik."

Sri Mulyani menuturkan Undang-Undang APBN harus dijalankan sesuai dengan aspirasi rakyat yang diwakili oleh dewan sendiri. Dia pun menyampaikan keinginan gedung baru itu memang telah beberapa kali disampaikan pimpinan dewan kepadanya, sejak saat awal penyusunan APBN. "Secara khusus mereka minta dianggarkan," ucapnya.

Simak: Soal Gedung Baru, Sri Mulyani Minta DPR Dengarkan Suara Rakyat

Sri Mulyani berujar dia pun merespon hal itu dengan mengatakan pada pimpinan dewan bahwa inisiatif pembangunan gedung pernah ada pada 2015 lalu. "Saya sampaikan apa yang terjadi selalu reaksi masyarakat sangat meningkat, dan kemudian tidak bisa dilaksanakan atau tidak jadi dilaksanakan," ujarnya.

Sri Mulyani mengatakan pihaknya memahami bahwa DPR selaku legislator memiliki hak budget, di mana APBN sebagai usulan dari pemerintah juga dapat diusulkan sendiri oleh dewan berdasarkan apa yang dianggap prioritas boleh dewan. "Baik yang mewakili daerah aspirasi mereka maupun yang berhubungan dengan fungsi legislasi mereka, dan itu kemudian dimasukkan dalam APBN."

Namun, menurut Sri Mulyani jika masyarakat bereaksi terhadap keinginan atau usulan dewan seperti ketika ingin membangun gedung baru ini, maka dewan sebagai wakil rakyat harus bertanggung jawab untuk mengikuti serta merespon pandangan dari rakyat yang diwakilinya. "Sehingga kalau ini usulan dari dewan, kemudian rakyat bereaksi ya dewan yang harus menetapkan," katanya.

Dia menegaskan pemerintah khususnya Kementerian Keuangan yang paling utama adalah memastikan efisiensi dari penggunaan anggaran negara. "Jangan sampai kita sudah anggarkan, dan kemudian secara politis tidak dilaksanakan dengan reaksi negatif dari masyarakat, itu jadi ada Rp 2 triliun yang tidak terpakai." Hal itu kata Sri Mulyani berpotensi menimbulkan inefisiensi dalam pembelanjaan negara. "Belum kalau dia dipakai untuk belanja lain yang makin tidak prioritas dan tidak jelas dari sisi kepentingannya," ucapnya.

GHOIDA RAHMAH