TEMPO.CO, Jakarta - Agar rantai distribusi produksi pertanian dari petani ke masyarakat tak begitu panjang, Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf mengusulkan agar pasar lelang komoditas kembali dibangkitkan. Syarkawi mengatakan, sistem tersebut bisa diterapkan dengan memperkuat koperasi petani.

Dia mencontohkan upaya yang dilakukan Korea Selatan. "Di sana, semua komoditas pertanian ada koperasinya," kata dia dalam sebuah diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu, 29 Juli 2017.

Baca: Dugaan Monopoli Kasus Beras Maknyuss, Ini Kata KPPU

Koperasi tersebut, kata Syarkawi, berfungsi menampung hasil produksi petani dan menyalurkannya ke pasar lelang. Di pasar, barang akan dibeli oleh pengusaha, salah satunya ritel. Syarkawi mengatakan pengusaha tersebut yang nantinya berhubungan dengan konsumen akhir.

Dengan skema tersebut, menurut dia, jarak dari petani ke konsumen akhir tidak terlalu besar. Selama ini, rantai distribusi komoditas di Indonesia terlalu panjang. Khusus beras, Syarkawi mencatat setidaknya ada lima tangan yang menerima beras dari petani hingga ke konsumen. Tangan-tangan itu antara lain pengepul, penggilingan, agen, sub agen, dan ritel, baru kemudian dibeli konsumen.

Baca: Kartel Beras, KPPU Curigai Penyalahgunaan Rantai Distribusi

Syarkawi menyebut konsumen terbebani harga mahal jika setiap titik mematok margin. "Belum lagi kalau ada inefisiensi di sana, konsumen bayar mahal," ujarnya.

Dia mengatakan penguatan koperasi petani juga bisa menambah kapasitas petani. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Syarkawi mengatakan petani di Sragen menjual gabah senilai Rp 3.100 tahun lalu. Namun, oleh tengkulak gabah tersebut dijual dengan harga Rp 3.700.

Baca: Kasus Beras, Para Penguasa Beras di 17 Provinsi Diawasi KPPU

Syarkawi mengatakan margin tersebut tercipta karena petani tidak memiliki kekuatan untuk menawarkan harga beras. "Petani tidak memiliki bargaining position terhadap tengkulak," kata Kepala KPPU, Syarkawi Rauf.

VINDRY FLORENTIN