TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara PT Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan pihaknya dari dulu sudah ingin masuk ke Bursa Efek Indonesia. Namun hal itu urung dilakukan karena ia mempertanyakan apakah ada regulasi yang mengaturnya.

Menurut Riza, Freeport Indonesia ingin melantai di bursa asalkan dianggap sebagai divestasi. “Setau saya aturannya belum ada. Divestasi itu kan harus ditawarkan dulu ke negara, pemerintah pusat, BUMN, BUMD dan baru (bursa),” katanya saat dihubungi Tempo, Kamis 13 Juli 2017.

Ia menuturkan ada dua alasan kenapa Freeport Indonesia ingin masuk ke bursa. Pertama karena harga pasar mereka akan mengikuti harga pasar. “Kedua soal transparansi, selama ini orang menganggap kami tidak transparan. Dengan masuk ke bursa orang akan melihat kalau kami transparan,” ucapnya.

Keinginan untuk masuk ke bursa ini, kata Riza, telah disampaikan kepada Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio. “Dia memang ingin perusahaan seperti kami masuk, tapi yang kami inginkan adalah kalau mausk bursa dianggap divestasi,” ucapnya.

Tito secara terbuka memita Freeport dan 51 perusahaan lainnya masuk ke bursa karena meraup untung di Indonesia. "Wajar dong listed di sini. Masak dia dapat pendapatan besar dari Indonesia tapi holding company listing di luar negeri," ujar dia kantornya.

Tito menjelaskan induk perusahaan Freeport pernah masuk daftar bursa efek dalam negeri pada 1994-1995. Freeport masuk melalui PT Indocopper. Sahamnya beredar sebesae 9,36 persen. Namun Indocooper saat ini sudah delisting.

Guna menarik perusahaan semacam Freeport Indonesia ini, ada tiga aksi yang sudah disiapkan BEI. Salah satunya mempersiapkan kualitas pasar modal Indonesia.

Sebab pelaku pasar sebelumnya enggan melantai di BEI karena khawatir terhadap likuiditas. Tito mengatakan likuiditas bursa kini sudah lebih baik hingga mencapai Rp 340 ribu per hari. Menanggapi hal itu, Riza menyatakan Freeport tidak khawatir dengan likuiditas bursa. “Oh tidak, kami malah mendukung,” ucapnya.

Cara kedua, kata Tito, dengan menyasar perusahaan yang berutang di atas Rp 1 triliun kepada perbankan. Menurut dia, perusahaan yang mampu mendapat pinjaman sebesar itu merupakan perusahaan yang baik.

Upaya lainnya adalah mengajak anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melantai. "Indonesia punya banyak proyek infrastruktur dan sudah waktunya dibiayi pasar modal. Jangan terlalu banyak dari APBN," katanya.

AHMAD FAIZ | VINDRY FLORENTIN