TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan alasan kenaikan pagu anggaran kementeriannya di tahun 2018, yaitu sebesar 12,5 persen atau menjadi Rp 45,72 triliun.

"Ada beberapa item yang menyebabkan kenaikan cukup tinggi di atas inflasi," ujarnya, dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Juni 2017.

Sri menuturkan alasan kenaikan itu salah satunya adalah penambahan sumber daya manusia (SDM) baru di lingkungan Kementerian Keuangan. "Kami akan rekrut 4 ribu orang pegawai," katanya. Keputusan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Baca: Ekonomi 2018, DPR Sepakat Asumsi Pertumbuhan 5,2 - 5,6 Persen

Alokasi anggaran untuk belanja pegawai baru tersebut menurut Sri akan dikelola oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Total pagu anggaran Sekretariat Jenderal pun melonjak cukup signifikan tahun depan yaitu menjadi Rp 20,87 triliun.

"Kenaikan dana alokasi di Sekjen memang karena keseluruhan penggajian dari Kementerian Keuangan dikelola oleh Sekjen," ucapnya.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hendrawan Supratikno pun sempat mempertanyakan lonjakan tersebut dalam rapat kerja hari ini. "Selisih pagu dengan tahun ini 12 persen dari formulasi umum, dan paling besar proporsi di Sekjen," ujarnya.

Sri melanjutkan total pagu indikatif untuk dana operasional di 2018 sebesar Rp 25,5 triliun, kemudian dana non operasional Rp 20,1 triliun, termasuk di dalamnya badan layanan umum (BLU). "Untuk BLU Kelapa Sawit jumlah pagunya Rp 10,9 triliun."

Baca: Realisasi Penerimaan Pajak Mencapai 33,4 Persen dari Target

Sri menjelaskan pihaknya juga memperoleh hibah sebesar Rp 35 miliar untuk pagu anggaran 2018. Hibah tersebut kata dia akan membantu pelaksanaan bidang Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), untuk mengikutsertakan swasta dalam pembangunan infrastruktur.

"Kami mendapatkannya dari Kanada yang memang sudah menjalankan public partnership dengam baik, meliputi technical assistance, studi banding, dan project preparation," ujar Sri Mulyani.

GHOIDA RAHMAH