TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 74 persen pabrik gula BUMN berusia lebih dari satu abad. Lokasinya juga berdekatan, kerap berebut bahan. Sudah seharian Misno memarkir truknya di depan Kantor Pos Jatiroto, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Rabu pekan lalu. Sejak fajar, truk yang ia setiri tidak bisa gerak. Bukan karena mogok. “Tapi mesin Pabrik Gula Jatiroto yang macet. Saya sejak subuh sudah di sini,” kata Misno, kutip Majalah Tempo edisi Senin 5 Juni 2017.

Warga Rojopolo, Kecamatan Jatiroto, itu menyetiri truk besar yang mengangkut berton-ton tebu. Perdu manis itu akan digiling di Pabrik Gula Jatiroto. Gerbang pabrik milik PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) masih 100 meter lagi. Di depan Misno, puluhan truk pengangkut tebu sudah duluan antre. Di belakangnya, deretan truk lain juga menunggu giliran masuk, menghabiskan satu sisi Jalan Ranupakis.

Baca: Menteri BUMN: Pabrik Gula Tak Efisien Tetap Akan Ditutup

Dari seseorang sesama sopir truk tebu Misno baru tahu, mesin pabrik akan hidup lagi pada pukul tiga sore. Misno senewen. Dia berkeras pulang saja ke rumahnya, sembilan kilometer dari pabrik. Keduanya lalu menunggu tumpangan kendaraan di pinggir Jalan Ranupakis. Truk mereka tinggal.

Cerobong Pabrik Gula Jatiroto pada sore itu sebetulnya masih mengepul. Pertanda ada produksi penggilingan tebu. Tapi selain menggiling, pabrik itu juga sedang mengerjakan garapan lain. Sejumlah pekerja bangunan tampak memasang rangka besi.

Di bagian belakang pabrik, seorang pria India mengawasi pemasangan ketel dan turbin. Satu traktor meratakan tanah areal pabrik, yang kelak akan menjadi lokasi ketel baru. “Revitalisasi pabrik ini tidak boleh menggangu gilingan, ini paralel,” kata Direktur Utama PTPN XI, M Cholid, di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Selasa pekan lalu.

Baca: Swasembada, Pemerintah Tata Ulang Pabrik Gula

Pemasangan ketel dan turbin baru untuk meningkatkan kemampuan giling Jatiroto dari 7.000 ribu ton tebu per hari (ton cane per day/ TCD) menjadi 10 ribu ton. Biayanya mencapai Rp 870 miliar. Pada 2015, PTPN XI melalui induknya, PTPN III Holding dapat kucuran modal negara sebanyak Rp 650 miliar untuk membiayai proyek itu. Sisanya dari dana internal dan pinjaman.

“Tahun ini sudah mulai proyek. Konsorsium penggarapnya sudah ada,” kata Cholidi. Konsorsium itu adalah Kerjasama Operasi (KSO) Hutama Karya, Uttam India, dan EA Euro Asiatic.

Tidak Efisien

<!--more-->

Rencana meremajakan pabrik-pabrik gula BUMN sudah muncul sejak 2015. Pabrik-pabrik gula milik negara sudah terlalu tua. “Sebanyak 74 persen pabrik gula milik BUMN itu umurnya di atas satu abad,” kata Cholidi. Itu adalah pabrik-pabrik peninggalan kolonial Belanda. Dampaknya, produksi tidak efisien. Biaya pokok produksi gula di PG Jatiroto misalnya, mencapai Rp 7.700 per kilogram. “Kalau kapasitas di atas 10 ribu TCD, harga pokoknya bisa di bawah Rp 5.000 per kilogram.”

Baca: Produsen Gula Premium Bersedia Pulihkan Pasokan Pasar Modern

Total ada 54 pabrik gula milik PTPN, Bulog, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia, 46 ada di Jawa. Dan empat di antaranya sudah on-off, kadang berproduksi, seringnya mati. “Kami konsentrasi membenahi yang masih jalan,” kata Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro di kantornya, Jakarta, Selasa pekan lalu.

Tapi biaya membenahi pabrik-pabrik gula BUMN tidak murah, mencapai Rp 13,61 triliun. Selain Jatiroto, revitilasisai pabrik gula yang sudah dimulai adalah pabrik Asembagus, juga dibawah PTPN XI. Peremajaan Asembagus menyerap duit hingga Rp 720 miliar. Itu untuk menaikkan kapasitas giling pabrik dari 3.000 ton tebu per hari menjadi dua kali lipat.

Baca: Ekspor Gula Kelapa Indonesia Laris di Inggris

Tidak hanya meremajakan pabrik, pabrik dengan kapasitas kecil akan dilikuidasi. Kementerian sudah memutuskan, hanya ada satu pabrik dalam radius 100 kilometer. Saat ini ada 15 pabrik gula di Jawa saling berdekatan, tidak lebih dari 25 kilometer.

Pabrik yang kapasitas gilingnya di bawah 4.000 ton per hari juga akan disulap. “Bisa untuk workshop atau pengepul tebu. Pokoknya tidak giling lagi,” kata Wahyu. Sebanyak 25 persen pabrik gula negara kapasitas gilingnya kurang dari 2.000 ton tebu per hari, dan 27 persen berkapasitas 2.000-3.900 ton per hari.

Ketidakefisienan pabrik-pabrik gula BUMN menjadi salah satu pangkal defisit gula nasional. Tahun lalu, BUMN hanya sanggup memproduksi 1,2 juta ton gula. Ditambah dengan produksi 14 pabrik gula swasta berbasis tebu sebanyak 981 ribu ton, produksi nasional hanya 2,2 juta ton.

Ada defisit 800 ribu ton yang harus diimpor untuk memenuhi kebutuhan gula konsumsi langsung sebanyak 3 juta ton per tahun. Defisit bertambah 3,2 juta ton per tahun untuk kebutuhan industri makanan dan minuman. Sebelas pabrik gula rafinasi mengandalkan pasokan impor untuk memasok kebutuhan gula buat industri.

Selain perkara pabrik gula, pasokan tebu juga terbatas. “Pabrik gula milik BUMN, tapi tebu milik petani. Ini masalah yang tidak pernah berakhir,” kata Cholidi. Ini memicu pabrik gula berebut tebu.

Benih Baru yang Mahal

<!--more-->

Sampai akhir 2016, luas lahan tebu nasional hanya 444,2 ribu hektare, susut 0,5 persen dibanding tahun 2015. Kementerian Pertanian mencatat, produktivitas panen tebu hanya rata-rata 75,6 ton per hektare. Di lahan hak guna usaha BUMN gula atau kebun rakyat yang bermitra dengan BUMN, rendemen hanya 6,27 persen.

Rendemen untuk lahan tebu milik swasta lebih bagus sedikit, 7,12 persen. “Tahun depan kami akan memulai bongkar ratoon 15 ribu hektare lahan tebu,” kata Direktur Tanaman Semusim dan Rempah Kementerian Pertanian Agus Wahyudi di kantornya, Kamis pekan lalu.

Menurut Agus, rendemen rendah lantaran tebu-tebu petani umurnya ada yang sampai 10 tahun. Idealnya, setelah lima tahun harus diganti dengan benih baru. “Benih baru itu mahal. Makanya kami akan subsidi tahun depan, Rp 200 miliar.”

Budi Susilo adalah salah satu petani yang kesulitan mengganti bibit tebu baru. Petani di Desa Banyuputih Lor, Lumajang, itu mengelola lima hektare lebih kebun. Sebagian ia sewa dari tuan tanah. Perlu 100 kuintal bibit plus 1,5 ton pupuk buat satu hektare tanah. Biayanya bisa Rp 15 juta lebih, belum termasuk ongkos sewa tanah Rp 20 juta setahun. “Saya masih beli bibit sendiri,” kata Budi, Rabu pekan lalu.

Kebun tebu makin susut karena keuntungan buat petani terus turun. Banyak petani mengganti jenis tanamannya. Kementerian BUMN sudah ancang-ancang akan mengganti tanaman PTPN yang tidak produktif ke tebu. “PTPN IX siap mengalihkan 11.300 hektare kebun karet jadi kebun tebu,” kata Wahyu. BUMN gula juga sudah meminta Perusahaan Umum Perhutani untuk menggunakan 30 ribu hektare hutan produksi di Jawa jadi kebun tebu. Gara-gara keterbatasan pasokan tebu, lima belas persen kapasitas giling BUMN gula mubazir.

Rencana Memanfaatkan Hutan

<!--more-->

Tidak hanya BUMN yang mengincar lahan Perhutani di Jawa. Ada dua belas perusahaan yang sudah mengajukan proposal pemakaian lahan Perhutani, salah satunya PT Kebun Tebu Mas yang berlokasi di Lamongan, Jawa Timur.

“Iya betul. Perizinannya sedang kami proses,” kata Agus Justianto, Ketua Tim Percepatan Pencadangan Lahan untuk Investasi Pertanian, Kamis pekan lalu. Enam proposal telah lolos, sisanya ditolak. Tapi Staf Ahli Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup ini tidak mau membeberkan siapa saja yang sudah lolos.

Kebun Tebu Mas sudah menjalin kesepakatan dengan Perhutani untuk mengembangkan perkebunan tebu. Sejak mengoperasikan pabrik tebu di Lamongan pada 2015 lalu, KTM hanya bisa menggiling tebu selama 120 hari dalam setahun, alias 60 persen dari kapasitas terpasang 12 ribu ton tebu per hari. KTM belum punya kebun sendiri. “Ya masih beli putus tebu,” kata Agus Susanto, Direktur Operasional KTM, lewat pesan instan, Kamis pekan lalu. Mereka mengandalkan pasokan tebu dari Lamongan, Bojonegoro, Tuban, dan Gresik.

Pemakaian hutan untuk perkebunan tebu mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup tentang Kerjasama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendukung Ketahanan Pangan yang berlaku sejak 13 Oktober tahun lalu.

Baca: Harga Gula Global Tertekan Proyeksi Surplus

Tebu, padi, jagung, dan sapi merupakan usaha pertanian yang dapat memanfaatkan areal Izin Pemanfaatan Hutan (IHP), area kerja Perhutani, dan wilayah tertentu dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pemakaiannya menggunakan skema kerja sama paling lama sepuluh tahun dan bisa diperpanjang, dengan luasan maksimal 20 ribu hektare per wilayah kerja sama.

Baca: BUMN Tutup Bertahap 23 PG Di Jateng dan 45 PG Milik Negara

Direktur Utama PTPN XI M Cholidi percaya, pemanfaatan hutan untuk perkebunan tebu akan menambah pasokan bahan baku. Saat ini, kata dia, saling berebut perdu manis itu tak bisa dielakkan. Perebutan tampak di salah satu sudut Kabupaten Lumajang. Di samping warung kopi itu, terpampang sebuah rontek setinggi dua meter berlatar kuning dengan tulisan “Di sini beli tebu. Bayar tunai (timbang, bayar)”.

TIM TEMPO