TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bekerja sama dengan Kanada meluncurkan proyek National Support for Local Investment Climate (NSLIC)/National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development (NSELRED). Proyek yang akan dilaksanakan pada 2016-2020 itu bertujuan mendorong pengembangan ekonomi lokal.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong berujar proyek ini akan memberikan bimbingan bagi pemerintah daerah mengenai layanan investasi. "Supaya benar-benar mengerti apa yang menyulitkan bisnis atau apa yang memperlancar investasi," katanya di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa, 23 Mei 2017.

Baca: Realisasi Investasi Kuartal I 2017 Capai Rp 165,8 Triliun

Menurut Thomas, sebagian besar pejabat, termasuk pejabat pemerintah daerah, tidak berlatar belakang sebagai pengusaha. Karena itu, dia mengatakan pejabat-pejabat tidak mengetahui kesulitan dan perasaan frustrasi yang dialami para pengusaha dalam menghadapi regulasi dan perizinan investasi.

Pemerintah daerah, kata Thomas, mesti memahami dampak dari rumitnya regulasi dan perizinan terhadap perekonomian di daerah. "Kalau (membangun) sambungan listrik butuh berbulan-bulan, ekonomi tidak akan jalan. Atau mendirikan badan usaha berbulan-bulan, pengusaha akan bergerak di sektor informal," tuturnya.

Baca: BKPM: AS Masuk Daftar Lima Besar Investor di Indonesia

Thomas mengakui pendirian badan usaha di daerah memang harus melalui prosedur yang berbelit-belit dan memakan ongkos yang begitu tinggi. "Jadi orang buka warung dan buka toko tanpa bikin badan usaha. Padahal, tanpa badan usaha, susah untuk meregulasi, mengawasi, dan mengoleksi pajak," katanya.

Untuk tahap awal, proyek NSLIC/NSELRED akan dijalankan di Sulawesi Utara dan Gorontalo. Thomas menilai, apabila proyek tersebut berhasil dikerjakan di kedua provinsi tersebut, proyek itu dapat menjadi contoh bagi daerah lain. "Presiden selalu menekankan untuk fokus. Pilih 1-2 prioritas, kerjakan sampai tuntas dengan baik," tuturnya.

Fokus proyek ini adalah perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui pengembangan iklim usaha, pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di daerah.

ANGELINA ANJAR SAWITRI