TEMPO.CO, Semarang - PT Kereta Api Indonesia mengutamakan keamanan perlintasan sebidang selama layanan angkutan lebaran. Selain itu terdapat kerawanan yang mengganggu perjalanan kereta, seperti gangguan alam dan teknis.

“Salah satu yang diperhatikan saat ini perlintasan sebidang. Saat pulang ke kampung padat, baik resmi dan perlintasan tidak resmi tetap kami jaga,” kata Direktur Utama PT KAI, Edi Sukmoro, saat berhenti di stasiun Tawang, Semarang, Senin 22 Mei 2017, malam kemarin.

Edi akan mengerahkan kru untuk menjaga perlintasan itu. Daop IV Semarang sendiri mengerahkan hingga 170 an lebih personil. “Dijaga sama orang yang memang menunggu di perlintasan supaya tak terjadi hal hal yang tak diidnginkan,” kata Edi.

Baca: Tiket Kereta Api, Saran PT KAI: Buka KAI Access

Ia memastikan semua kru PT KAI turun saat pelaksanaan angkutan lebaran nanti. Mereka bertugas di atas kereta maupun di stasiun, perlintasan dan daerah rawan.

PT KAI mulai beroperasi pelayanan angkutan lebaran mulai H minus 10 dan plus 10 mulai tanggal 15 Juni 2017.

Menurut Edi, PT Kereta Api Indonesia mulai mengecek lapangan untuk persiapan angkutan lebaran. Selain kondisi track yang hendak dilewati, perusahaan milik negar itu juga mendatangi stasiun besar yang vital untuk pelayanan angkutan lebaran.

Baca: Penumpang Kereta dari Stasiun Gambir Naik 25 Persen

“Khususnya stasiun yang nanti menerima penumpang saat angkutan lebaran,” katanya.

Ia menjelaskan, hasil kunjunganya menunjukan masih ada hambatan yang rawan mengganggu perjalanan kereta. Gangguan itu dipengaruhi faktor alam seperti daerah rawan longsor dan banjir di sejumlah titik Daop III Cirebon dan sebagian Daop IV Semarang. Selain itu rawan non alam, yang sering terjadi di sejumlah titik yang selalu berulang sperti pelemparan, peletakan balok dan ulah iseng anak-anak.

Direktur Keselamatan Perkeretaapian, Edi Nursalam akan menutup perlintasan yang menyebabkan kecelakan. Sedangkan saat ini sedang berusaha menutup perlintasan sebidang liar yang rawan dan sudah ada fly over dan under pass.

“DKI ada 19 titik di beberapa daerah lain Surabaya, Bandung Yogyakarta ada 30 an kami tutup,” kata Edi Nursalam.

Menurut dia, yang jadi masalah saat ini perlintasan yang digunakan masyarakat sebagai satu-satunya akses jalan tanpa ada jalan alternatif. “Ini akan kami bicarakan dengan Pemda. Kalau ada perlintasan terdekat kami alihkan dan yang rawan kami tutup,” katanya.

Ia mengaku keberadaan perlintasan sebidang bertambah terus karena dibangun sendiri oleh masyarakat tanpa izin PT KAI dan pemerintah daerah. Padahal, Nursalam menjelaskan, secara aturan pembangunan perlintasan sebidang harus izin.