Sri Mulyani Minta PLB Pangkas Biaya Logistik Indonesia

Reporter

Rabu, 12 April 2017 18:07 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi, dalam konferensi pers satu tahun Pusat Logistik Berikat (PLB), di kantor pusat Ditjen Bea Cukai, Rawamangun, Jakarta, Rabu, 12 April 2017. Tempo/Ghoida Rahmah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memimpin Pusat Logistik Berikat (PLB) agar dapat efektif membantu penurunan biaya logistik di Indonesia.

"Kita harus mengurangi biaya logistik jadi lebih kompetitif sehingga masyarakat bisa mendapatkan barang dengan kualitas baik dan harga murah," ujarnya, di Gedung Ditjen Bea dan Cukai, Rawamangun, Jakarta, Rabu, 12 April 2017.

Sri menuturkan Indonesia ke depan harus mampu menciptakan ruang kebijakan yang dapat menciptakan sistem logistik efisien dan tepat waktu, serta memiliki kepastian atau kejelasan untuk perusahaan ekspor dan impor barang sebelum melakukan proses produksi lebih lanjut.

Baca: Darmin Klaim Pusat Logistik Berikat Sangat Berhasil

Ketika pertama kali diresmikan pada 10 Maret 2016 terdapat total 12 PLB di seluruh Indonesia, dan saat ini jumlahnya telah berkembang menjadi 34 PLB. "Saya minta Ditjen Bea dan Cukai untuk mengawal seluruh perkembangan ini untuk memperbaiki kebijakan dan pelayanan PLB."

Sehingga, PLB Indonesia diharapkan dapat jauh lebih atraktif dibandingkan negara-negara tetangga. Perbaikan dari segi kualitas dan pelayanan juga dibutuhkan, dan membuat Indonesia berpotensi besar menjadi hub Asia Pasifik.

Simak: BUMN Logistik Minati Usaha Pusat Logistik Berikat

Adapun nilai barang yang disimpan di gudang PLB saat ini sebesar Rp 1,16 triliun, yang berasal dari 20 perusahaan supplier internasional, 34 perusahaan distribusi internasional, dan 97 perusahaan distribusi lokal. "Itu masih kecil sekali walaupun Dirjen Bea Cukai bangga sekali dengan itu," ucapnya.

Menurut Sri, capaian tersebut masih bisa dikembangkan menjadi lebih besar lagi. Dia pun meminta Ditjen Bea dan Cukai untuk merilis kontribusi PLB terhadap penurunan biaya logistik dan kecepatan waktu pelayanan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi menyampaikan Indonesia saat ini mencatat dari 100 persen biaya produksi, sekitar 25-26 persen terkait dengan biaya logistik. Sedangkan jika dibandingkan dengan negara lain, seperti Thailand hanya 15 persen, bahkan Vietnam dan Malaysia 13 persen. "Ini harus kita pikirkan bersama," katanya.

Simak: Mendag:Pusat Logistik Berikat Tak Turunkan Pendapatan Negara

Heru mengatakan pihaknya siap untuk mengikuti arahan Menteri Keuangan untuk pengembangan PLB ke depan. Di antaranya tugas untuk peningkatan dari sisi volume atau kuantitas, komoditas, dan penyebarluasan area geografis.

Untuk komoditas, Heru menuturkan PLB juga diminta untuk mengantisilasi perkembangan e-commerce. Saat ini, komoditi di PLB masih berada dalam fase satu atau terkait dengan manufaktur.

"Fase berikutnya kami akan melihat kemungkinan komoditi sektor konsumsi dan bisnis logistik e-commerce," ujarnya.

GHOIDA RAHMAH

Berita terkait

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

23 jam lalu

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

Wali Kota Medan Bobby Nasution boleh dibilang banjir penghargaan. Menantu Jokowi ini dapat penghargaan Satyalancana baru-baru ini.

Baca Selengkapnya

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

23 jam lalu

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

Pada perdagangan Kamis, kurs rupiah ditutup melemah pada level Rp 16.187 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

1 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

1 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

1 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

1 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

1 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

1 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

1 hari lalu

Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

TKN memastikan pembahasan program makan siang gratis untuk RAPBN 2025 sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran jadi Presiden-Wapres RI, Program Makan Siang Gratis Mulus Masuk RAPBN 2025?

2 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran jadi Presiden-Wapres RI, Program Makan Siang Gratis Mulus Masuk RAPBN 2025?

Apakah program makan siang gratis yang dijanjikan sebelumnya dapat segera dibahas masuk RAPBN menyusul penetapan Prabowo sebagai presiden terpilih?

Baca Selengkapnya