Pemerintah mulai merancang aturan untuk menghentikan sementara (moratorium) pembukaan lahan baru perkebunan kelapa sawit dan tambang. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan Indonesia akan tetap menempuh jalur diplomasi dalam menghadapi resolusi soal kelapa sawit Uni Eropa. Amran mengaku sudah berbicara dengan sejumlah perwakilan negara Eropa untuk membahas masalah ini.
"Kami sudah berbicara dengan Menteri Pertaniannya Jerman, lalu juga sudah bicara dengan Spanyol dan Denmark," kata Amran di Balai Kartini, Jakarta, Senin, 10 April 2017.
Amran menuturkan pendekatan soal sawit sebaiknya tak hanya deforestasi, melainkan juga soal kesejahteraan komunitas petani dan pedagang di sektor tersebut. "Kalau harga (crude palm oil) turun karena mereka melakukan black campaign, hutan kita semakin rusak."
Meskipun akan menempuh jalur diplomasi, Amran meminta agar negara-negara di Eropa tak ikut campur tangan dalam urusan dalam negeri Indonesia. "Kami ini cinta damai, tapi jangan diganggu," ucapnya.
Amran menjelaskan harga CPO yang jatuh akan membuat para petani mencari mata pencaharian baru, yaitu membuka lahan di hutan. Ini bisa mengakibatkan kerusakan hutan. "Siapa yang bisa halangi jika 30 juta (orang) bergerak."
Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi kelapa sawit pada Jumat lalu. Mereka bersepakat mulai mengurangi penggunaan zat metil ester di dalam biofuels di 2020 dan disepakati pula adanya kriteria minimum bagi semua produk yang terbuat dari kelapa sawit.
Kriteria itu diantaranya harus bersifat berkelanjutan dan tidak dihasilkan dari aktivitas penggundulan hutan. Resolusi tersebut ke depannya juga akan menghapus ide sertifikasi bagi produk sawit Indonesia.
