TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan bertemu dengan lembaga pemeringkat internasional, Standard & Poor's, pada Kamis, 23 Maret 2017. Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani akan menyampaikan situasi perekonomian dan berbagai kebijakan pemerintah yang telah dicapai selama 2016.

"Terutama keuangan negara, aset fiskal, mereka kan selalu bertanya penerimaan negara, apakah dari perpajakan ataupun bukan pajak," katanya saat ditemui di Hotel Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Selasa, 22 Maret 2017.

Baca: Pemerintah Tetapkan Bea Keluar untuk Barang Ekspor

Selain itu, Sri Mulyani berujar, S&P akan menanyakan kebijakan belanja. "Apa saja yang bisa dikontrol dan tidak bisa dikontrol pemerintah."

S&P, menurut Sri Mulyani, juga melihat sensitivitas asumsi makro, belanja subsidi, dan transfer ke daerah. "Kami akan siapkan seluruhnya," ucapnya.

Baca: Pembayar Pajak Efektif Hanya 42 Persen dari Jumlah SPT

Sri Mulyani menuturkan lembaga pemeringkat internasional lain, yakni Fitch dan Moody's, telah meningkatkan peringkat utang pemerintah menjadi investment grade dengan positive outlook. "Kami berharap ada kesamaan (untuk S&P)," ucapnya.

Saat berkunjung ke London, Inggris, beberapa waktu lalu, Sri Mulyani menyempatkan diri bertemu dengan para pemegang obligasi pemerintah. Menurut Sri Mulyani, banyak pemegang obligasi negara yang menanyakan alasan S&P belum meningkatkan peringkat Indonesia.

Sri Mulyani mengatakan banyak pemegang obligasi pemerintah yang berharap peringkat utang pemerintah bisa ditingkatkan menjadi investment grade. "Karena seluruh pondasi kebijakan APBN serta makro dan fundamental ekonomi kita telah memenuhi," ujarnya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI