Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro menandatangani rencana aksi keterbukaan Pemerintah 2016-2017 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, 16 Desember 2016. Tempo/Tongam Sinambela
TEMPO.CO, Makassar - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengharapkan pemerintah daerah mampu membuat kebijakan ekonomi yang memunculkan inisiatif dari kearifan lokal.
"Itulah kita berkumpul untuk membuat rencana kerja pemerintah Tahun 2018 guna memperkuat peran desentralisasi ekonomi," ucap Bambang saat menghadiri rapat koordinasi teknis pembangunan di Hotel Clarion, Makassar, Rabu, 1 Februari 2017.
Menurut Bambang, esensi dari desentralisasi itu, pemerintah daerah yang lebih tahu apa menjadi kebutuhan masyarakat. Sehingga dengan kemampuannya maka bisa membuat kebijakan ekonomi lokal. "Apa kelebihan daerahnya? Tentunya dengan kemampuan dalam membuat kebijakan ekonomi lokal diharapkan daerah bisa tumbuh dan benahi pembangunannya. Bahkan bisa lebih baik dari pada pemerintah pusat," ucap Bambang.
Bambang mengatakan sejak bulan lalu sudah dilakukan rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo. Hal itu untuk membahas pembangunan di masing-masing pemerintan provinsi. "Kemarin pun ada rapat terbatas dua provinsi yakni Maluku Utara dan Jawa Tengah. Sebelumnya Maluku dan Nusa Tenggara Barat. nanti menyusul provinsi lain lagi," urai Bambang.
Bambang menambahkan rapat terbatas tersebut dilakukan lantaran ingin melihat apakah daerah bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi lokalnya dengan inisiatif cara sendiri. "Ini terbukti pada daerah-daerah yang memiliki pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata nasional seperti Maluku Utara dan Jawa Tengah," tutur dia.
Meskipun, lanjut Bambang, secara nasional ada gejolak dan pengaruh global termasuk harga komoditas rendah. "Tapi ternyata daerah-daerah ini pertumbuhan ekonominya bisa lebih baik dari nasional, meski harga komoditas turun."
Olehnya itu, ia menginginkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Sehingga penyusunan RKP 2018 ini bukan hanya sekadar rutinitas saja. "Di sinilah kita inginkan daerah tidak menggantungkan pertumbuhan ekonominya pada grafik nasional. Cobalah dorong pertumbuhan manajemen ekonomi yang baik dengan menggunakan sumber daya lengkap dan kearifan lokal."
Diketahui rapat koodinasi teknis pembangunan ini berlangsung sejak Selasa lalu dan berakhir pada 3 Maret nanti. Sebelumnya acara yang diikuti 17 provinsi se-Indonesia Timur ini dibuka oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.
