Ini Kriteria Tanah yang Dibidik Pajak Progresif

Reporter

Editor

Ali Akhmad Noor Hidayat tnr

Kamis, 9 Februari 2017 11:19 WIB

Pembukaan paviliun Indonesia Konferensi Perubahan Iklim COP 22 oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil (tengah) di Marakesh, Maroko. Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

TEMPO.CO, Jakarta - Minimnya legalisasi dan pendataan atas lahan membuat tanah menjadi komoditas yang dipermainkan para spekulan. Dampaknya, semakin hari, harga kian melangit, terutama di kawasan yang akan dibangun proyek. Pemerintah pun berencana menerapkan pajak progresif atas kepemilikan lahan.

Baca: Perangi Spekulan, Lahan Menganggur Dipajak Progresif

“Intinya, kalau spekulan bisa untung 500 persen, kita pajaki 400 persen,” kata Sofyan Djalil, Menteri Agraria dan Tata Ruang, kepada Tempo, Rabu, 8 Februari 2017.

Menurut dia, pemerintah sedang menimbang-nimbang instrumen pajak yang akan diterapkan. Pilihannya adalah pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. “Belum final,” ucapnya.

Baca: Ini Alasan Penanganan Pajak Tanah dengan

Sasaran pajak progresif adalah tanah kepemilikan perorangan yang tiba-tiba diborong, biasanya berlokasi di sekitar proyek. Selain itu, tanah didiamkan dalam waktu yang lama tanpa tujuan yang jelas serta tanah yang tak mendukung pembangunan negara. Saat ini, sekitar 31,9 juta hektare tanah belum tersertifikasi atau dikategorikan lahan menganggur.

KHAIRUL ANAM | KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG

Berita terkait

Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

8 jam lalu

Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

Berikut ini rincian tiga jenis sumber penerimaan utama negara Indonesia beserta jumlah pendapatannya pada 2023.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

4 hari lalu

KPK Sebut Kasus Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur Masih Penyelidikan

KPK masih melakukan penyelidikan terhadap KPP Madya Jakarta Timur Wahono Saputro untuk kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU.

Baca Selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

5 hari lalu

Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency

Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.

Baca Selengkapnya

Mantan Dirut RSUP Haji Adam Malik Jadi Tersangka Korupsi, Pakai Uang Pajak untuk Kepentingan Pribadi

6 hari lalu

Mantan Dirut RSUP Haji Adam Malik Jadi Tersangka Korupsi, Pakai Uang Pajak untuk Kepentingan Pribadi

Kejaksaan menetapkan mantan Direktur Utama RSUP Haji Adam Malik Medan, Bambang Prabowo, sebagai tersangka korupsi.

Baca Selengkapnya

Intip Promo Lebaran Package Richeese Factory dan KFC Bucket Hampers

19 hari lalu

Intip Promo Lebaran Package Richeese Factory dan KFC Bucket Hampers

Dalam rangka semarak Lebaran, Richeese Factory mengeluarkan promo Lebaran Package, sedangkan KFC punya paket KFC Bucket Hampers.

Baca Selengkapnya

Per Maret 2024, Setoran Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 23,04 Triliun

20 hari lalu

Per Maret 2024, Setoran Pajak Ekonomi Digital Mencapai Rp 23,04 Triliun

Ditjen Pajak Kemenkeu mencatat penerimaan negara dari sektor usaha ekonomi digital hingga 31 Maret 2024 mencapai Rp 23,04 triliun.

Baca Selengkapnya

Dugaan Korupsi Uang Pajak Rp 8 Miliar, Mantan Direktur Keuangan dan Bendahara RS Haji Adam Malik Medan Ditahan

27 hari lalu

Dugaan Korupsi Uang Pajak Rp 8 Miliar, Mantan Direktur Keuangan dan Bendahara RS Haji Adam Malik Medan Ditahan

Kejaksaan Negeri Medan menahan dan menetapkan dua mantan pejabat RSUP Adam Malik sebagai tersangka korupsi

Baca Selengkapnya

Ditjen Pajak Klaim Skema Baru Potongan THR Sudah Sesuai Standar Internasional

28 hari lalu

Ditjen Pajak Klaim Skema Baru Potongan THR Sudah Sesuai Standar Internasional

Ditjen Pajak atau DJP mengklaim pengenaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dengan skema terbaru telah sesuai dengan standar internasional.

Baca Selengkapnya

Terkini: Begini Penjelasan Lengkap Jubir Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, soal Restitusi Pajak; Bandara Dhoho Kediri 100 Persen Siap Layani Penerbangan

29 hari lalu

Terkini: Begini Penjelasan Lengkap Jubir Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, soal Restitusi Pajak; Bandara Dhoho Kediri 100 Persen Siap Layani Penerbangan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo, mengatakan proses pemeriksaan restitusi pajak merupakan proses lazim.

Baca Selengkapnya