TEMPO.CO, Jakarta - Mandiri Sekuritas memprediksi, ekonomi Indonesia tahun ini mengalami konsolidasi.

Menurut Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas Leo Putra Rinaldy, ekonomi Indonesia telah melewati titik terendahnya pada 2015 ketika pertumbuhan ekonomi hanya 4,8 persen. "Tren ke depan akan pick up. Untuk 2017, pick up-nya kecil atau sedikit," kata Leo di Menara Mandiri, Jakarta, Rabu, 1 Februari 2017.

Simak: ADB Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,1 Persen pada 2017

Leo menjelaskan, Mandiri sekuritas memprediksi pertumbuhan ekonomi pada 2017 akan mencapai 5,1 persen. Lebih tinggi ketimbang 2016 yang secara keseluruhan mencapai 5 persen," kata Leo di Menara Mandiri, Jakarta, Rabu, 1 Februari 2017.

Pada 2017, Leo melanjutkan, konsumsi masyarakat yang berkontribusi sebesar 53 persen terhadap pertumbuhan tidak akan lebih baik dari 2016. Menurut dia, inflasi akan meningkat. Namun, peningkatan upah minimum hanya 8,3 persen, lebih kecil dari 2016. "Daya beli masyarakat pada 2017 tidak lebih baik dibanding 2016," ujarnya.

Baca: Sri Mulyani: Negara Siapkan Rp 22 T untuk Beasiswa LPDP

Selain itu, dari sisi belanja pemerintah, reformasi pajak baru dimulai. Dengan adanya program amnesti pajak, basis pajak memang meningkat. Namun, menurut Leo, meningkatnya basis pajak tidak selalu diikuti dengan meningkatnya kepatuhan pajak. "Itulah peran penting reformasi pajak," tutur Leo.

Menurut Leo, reformasi pajak harus diterapkan secara signifikan agar pemerintah bisa menggenjot penerimaan yang lebih besar dari meningkatnya basis pajak. "Kalau reformasi pajak tidak dilakukan, 2017 kemungkinan ada potensi shortfall dari penerimaan pajak. Kalau ada shortfall, ada kemungkinan pemotongan anggaran."

Dengan dipotongnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, belanja pemerintah yang diperkirakan tumbuh 12 persen bisa tidak tercapai. Namun, Leo memprediksi, shortfall tahun ini lebih rendah dibandingkan 2016 apalagi 2015. "Karena resiko fiskal tahun ini lebih rendah dibandingkan dua tahun lalu," tuturnya.

Untuk reformasi pajak, pemerintah perlu meningkatkan jumlah petugas pajak. Menurut Leo, jumlah petugas pajak Indonesia dibandingkan jumlah populasi masih lebih rendah dibanding negara-negara berkembang lainnya. "Selain itu, pengembangan teknologi informasi perlu dilakukan. Jadi, ruang reformasi pajak masih sangat besar," katanya.

ANGELINA ANJAR SAWITRI