Pekerja menyegel tabung gas elpiji 3 kg yang telah diisi di Depot LPG Tanjung Priok, Jakarta, 9 Maret 2015. Gas elpiji 3 kg diperuntukan untuk rumah tangga dengan belanja bulanan maksimal 1.5 juta per bulan dan industri makro. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif ReforMiner Komaidi Notonegoro mengatakan bila pemerintah ingin mengimpor gas maka maka masalah jangka waktu harus dipertimbangkan dengan seksama. "Harus dipertimbangkan apakah impor untuk jangka pendek atau panjang," katanya saat dihubungi, Sabtu, 27 Januai 2017.
Menurut Komaidi, impor jangka panjang harus memperhatikan industri gas dalam negeri. Sebab impor bisa mematikan industri. Selain itu, impor jangka panjang akan membuat Indonesia ketergantungan dan mempengaruhi ketahanan energi Indonesia.
Dampaknya bahkan bisa meluas hingga mempengaruhi ekonomi dan politik dalam negeri. "Ketahanan energi kita berbanding lurus dengan ketahanan ekonomi dan politik," kata Komaidi.
Komaidi menambahkan pemerintah juga harus memastikan harga gas impor merupakan harga termurah. Gas impor membutuhkan biaya tambahan seperti transportasi dan regasifikasi. Meski harga di luar lebih murah, harga gas menjadi lebih mahal dibandingkan gas dalam negeri.
Presiden Joko Widodo sudah memberikan izin impor gas industri dalam rapat terbatas, Selasa 24 Januari lalu. Izin dikeluarkan saat harga gas di Timur Tengah sedang turun menjadi US$ 3-3,5 per mmbtu. Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan harga gas setelah ditambah biaya transportasi dan lainnya bisa tak lebih dari US$ 4,5 per mmbtu. Dia menambahkan Arab saudi, Iran, dan Qatar sudah menawarkan gas mereka.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan izin impor gas diberikan bukan semata agar harganya lebih murah. Menurut dia, izin diberikan untuk memenuhi kebutuhan gas.
