Pemerintah Yakin Rasio Utang Terjaga di Level 28 Persen  

Jumat, 9 Desember 2016 20:26 WIB

TEMPO/Fahmi Ali

TEMPO.CO, Nusa Dua - Direktur Strategis dan Portofolio Utang Kementerian Keuangan Scenaider Clasein H. Siahaan optimistis rasio utang terjaga di bawah 30 persen tahun depan. Optimisme itu di antaranya berasal dari rencana Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump yang akan menggelontorkan stimulus fiskal dalam pembangunan infrastruktur. Hal itu diyakini dapat memicu dampak berlipat bagi ekspor Indonesia.

"Kalau dia membangun dan perlu banyak komoditas, ekspor nikel, timah, dan tembaga, kita akan terangkat, ekonomi akan bagus," ucap Scenaider di Nusa Dua, Bali, Kamis, 8 Desember 2016.

Pertumbuhan ekspor inilah yang akan mendongkrak penerimaan negara sekaligus pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di level 5,1 persen.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan akan mengontrol rasio utang tahun depan agar berada di level 27-28 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2017. Sedangkan defisit anggaran harus berada di bawah 3 persen terhadap PDB. "Agar defisit keuangan tak lebih 3 persen, pembiayaan utang kami tahan di 28 persen," ujar Suahasil.

Total utang pemerintah hingga akhir Oktober 2016 tercatat sebesar Rp 3.439,8 triliun. Rasionya mencapai 27,4 persen terhadap PDB atau meningkat dibanding tahun 2015 dengan utang netto yang tumbuh 50 persen. Pemerintah membatasi rasio utang pemerintah di level 60 persen terhadap PDB sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Menurut Suahasil, pemerintah terus berupaya menekan rasio utang meskipun desain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersifat countercyclical. Saat perekonomian melemah, pemerintah akan menggenjot penerimaan APBN lebih ekspansif.

Selain itu, pemerintah menekan defisit keseimbangan primer tahun depan. Menurut Suahasil, neraca keseimbangan primer bisa surplus apabila defisit APBN berada di level 1,3 persen. Sedangkan defisit APBN saat ini telah di level 2,4 persen.

Pada 2017, pemerintah menargetkan defisit keseimbangan primer Rp 109 triliun. "Tahun 2018, semoga bisa turun lagi mendekati Rp 100 triliun," tuturnya.

PUTRI ADITYOWATI




Berita terkait

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

4 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

5 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

6 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Minta BUMN Segera Antisipasi Dampak Penguatan Dolar

10 hari lalu

Erick Thohir Minta BUMN Segera Antisipasi Dampak Penguatan Dolar

Erick Thohir mengatakan BUMN perlu mengoptimalkan pembelian dolar, artinya adalah terukur dan sesuai dengan kebutuhan.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Erick Thohir Minta BUMN Beli Dolar Secara Optimal, Rupiah Loyo Jadi Rp 16.260 per USD

11 hari lalu

Terkini Bisnis: Erick Thohir Minta BUMN Beli Dolar Secara Optimal, Rupiah Loyo Jadi Rp 16.260 per USD

Erick Thohir mengarahkan agar BUMN membeli dolar secara optimal dan sesuai kebutuhan di tengah memanasnya geopolitik dan penguatan dolar.

Baca Selengkapnya

Utang Luar Negeri RI Tercatat Rp USD 407,3 Miliar, Banyak Pembiayaan Proyek Pemerintah

11 hari lalu

Utang Luar Negeri RI Tercatat Rp USD 407,3 Miliar, Banyak Pembiayaan Proyek Pemerintah

BI mencatat jumlah utang luar negeri Indonesia jumlahnya naik 1,4 persen secara tahunan.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

26 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

37 hari lalu

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

46 hari lalu

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

49 hari lalu

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.

Baca Selengkapnya