Kawasan Industri Kendal Ditargetkan Serap 500 Ribu Pekerja

Reporter

Selasa, 15 November 2016 23:01 WIB

Presiden Joko Widodo dan PM Singapura Lee Hsien Loong melihat maket pembangunan Kawasan Industri Kendal di Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, 14 November 2016. Peresmian proyek yang dibiayai Indonesia-Singapura ini mendorong pertumbuhan perekonomian Jawa Tengah. Budi Purwanto

TEMPO.CO, Jakarta - Pembangunan Kawasan Industri Kendal (KIK) memberikan efek positif bagi peningkatan investasi di Indonesia, di mana kawasan terintegrasi pertama di Provinsi Jawa Tengah ini ditargetkan menyerap potensi investasi hingga Rp200 triliun dan tenaga kerja sebanyak 500 ribu orang.

“Nilai investasi pembangunan KIK pada tahap pertama diperkirakan mencapai Rp 7 triliun dengan total lahan seluas 860 hektare dan akan selesai dalam lima tahun ke depan,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melalui keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa (15 November 2016).

Airlangga menyampaikan hal tersebut usai peresmian Kawasan Industri Kendal (KIK) Park by the Bay di Semarang, Jawa Tengah, Senin (14 November 2016).

Pembangunan KIK direncanakan memiliki tiga tahap dengan total lahan seluas 2.700 hektare untuk menjadi kawasan industri terpadu yang didukung oleh pengembangan zona industri, pelabuhan, Fashion City dan permukiman.

“KIK juga didorong sebagai kawasan industri padat karya berorientasi ekspor,” tegas Airlangga.

Dalam waktu satu tahun ini, lanjutnya, sudah ada 20 investor yang menanamkan modalnya di KIK dengan total nilai investasi sebesar Rp4,3 triliun dan akan menyerap tenaga kerja sebanyak 4.000 orang.

Salah satu investor dari Singapura yang sudah beroperasi di KIK sejak Agustus 2016 adalah PT. Tat Wai Industries.

Perusahaan tersebut membangun pabrik di atas lahan KIK seluas 10 ribu meter persegi dengan nilai investasi sebesar Rp65 miliar yang memproduksi produk furniture berupa meja, kursi, dan lemari. Saat ini, tenaga kerja yang telah diserap mencapai 75 orang, dimana 80 persen adalah tenaga kerja lokal dari Kabupaten Kendal.

Menurut Airlangga, proyek KIK yang diawali sejak delapan tahun lalu tersebut diinisisasi dan disiapkan perencanaannya oleh Kementerian Perindustrian bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kendal sebagai upaya akselerasi penyebaran serta pemerataan industri dan ekonomi nasional.

“Ini juga sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pembangunan yang Indonesia sentris,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama Presiden Joko Widodo mengatakan KIK merupakan ikon baru kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Singapura, sehingga diharapkan pelaksanaan proyek ini dapat terus ditindaklanjuti.

“Dalam mendukung pengembangan Kawasan Industri Kendal, pemerintah Indonesia akan terus menjamin ketersediaan infrastruktur, antara lain transportasi, energi listrik dan gas, telekomunikasi, sumberdaya air dan sanitasi, serta ketersediaan sumberdaya manusia dan teknologi,” tegas Presiden.

Presiden meyakini, pembangunan dan penataan infrastruktur akan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah dan memberikan kesejahteraan pada masyarakat sekitarnya.

“Untuk hal ini, saya mendorong pembangunan koridor jalan tol Pemalang, Batang, dan Semarang untuk segera diselesaikan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Jokowi menegaskan investor tidak perlu ragu berinvestasi di KIK, baik di bidang fashion industry, furniture, food industry, smart industry dan manufacturing, dan lain-lainnya. Namun Presiden mengingatkan kepada para investor agar keberadaan KIK ini membawa manfaat bagi rakyat, terutama rakyat Kendal dan Jawa Tengah.


ANTARA

Berita terkait

Bahlil Prioritaskan Investor Lokal untuk Investasi di IKN: Asing Masuk Klaster Dua

6 jam lalu

Bahlil Prioritaskan Investor Lokal untuk Investasi di IKN: Asing Masuk Klaster Dua

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah memprioritaskan pengusaha dalam negeri untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

6 jam lalu

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kementerian Investasi Bukukan Investasi Senilai Rp 401,5 Triliun

10 jam lalu

Kementerian Investasi Bukukan Investasi Senilai Rp 401,5 Triliun

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membukukan realisasi investasi senilai Rp 401,5 triliun pada triwulan I 2024.

Baca Selengkapnya

Sinar Mas Land Melalui Digital Hub Gelar DNA VC Startup Connect

10 jam lalu

Sinar Mas Land Melalui Digital Hub Gelar DNA VC Startup Connect

Sinar Mas Land melalui Digital Hub berkomitmen untuk terus mendukung kemajuan ekosistem startup digital potensial di Indonesia melalui gerakan Digital Hub Next Action (DNA).

Baca Selengkapnya

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

1 hari lalu

BI Optimistis Pertumbuhan Ekonomi Naik 4,7-5,5 Persen Tahun Ini

BI sedang mempersiapkan instrumen insentif agar mendorong pertumbuhan ekonomi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

1 hari lalu

Jokowi Tunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Ini Tugas dan Daftar Banyak Jabatan Lainnya

Menkomarinves Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional. Ini jabatan kesekian yang diterima Luhut.

Baca Selengkapnya

Ini 7 Manfaat Utama Investasi

3 hari lalu

Ini 7 Manfaat Utama Investasi

Investasi menjadi salah satu langkah keuangan yang wajib dilakukan oleh semua orang.

Baca Selengkapnya

Zulkifli Hasan Ungkap 40 Pabrik Asal Tiongkok Produksi Baja Ilegal di Tanah Air

3 hari lalu

Zulkifli Hasan Ungkap 40 Pabrik Asal Tiongkok Produksi Baja Ilegal di Tanah Air

Zulhas menyayangkan baja tak sesuai standar mutu masih diproduksi di Indonesia dengan alasan investasi.

Baca Selengkapnya

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

4 hari lalu

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan impor untuk komoditas bahan baku plastik kini tidak memerlukan pertimbangan teknis lagi.

Baca Selengkapnya

Kejagung Tegaskan Penyitaan dalam Kasus Korupsi Timah Bukan untuk Hentikan Eksplorasi yang Merugikan Masyarakat

6 hari lalu

Kejagung Tegaskan Penyitaan dalam Kasus Korupsi Timah Bukan untuk Hentikan Eksplorasi yang Merugikan Masyarakat

Kejagung menjelaskan kerugian kasus korupsi timah yang mencapai Rp 271 Triliun.

Baca Selengkapnya