Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati berbicara pada panel di pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia Group di Washington, 7 Oktober 2016. REUTERS/James Lawler Duggan
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mengurangi penarikan utang di awal (front loading) untuk menekan imbal hasil (yield) dari penerbitan Surat Berharga Negara. Menurut Sri, pemerintah dapat menghemat biaya utang hingga Rp8,5 triliun jika yield menurun.
"Itu biaya bunga yang bisa kita hemat apabila APBN lebih solid dan kredibel karena persepsi risiko menurun," kata Sri di Kantor Staf Presiden, Selasa, 25 Oktober 2016.
Sri mengatakan, tak mengizinkan sistem penarikan utang awal tahun atau yang kerap disebut sistem ijon dilakukan pada pengelolaan APBN 2017, seperti yang dilakukan awal tahun ini. Meskipun belanja awal tahun dipastikan cukup besar, Sri akan menggenjot penerimaan dari pajak reguler dan pembiayaan lain.
Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah menetapkan jumlah belanja negara pada APBN 2017 sebesar Rp2.080 triliun. Jumlah tersebut dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat Rp1.315,5 triliun dan transfer ke daerah Rp746,9 triliun. Sementara target penerimaan perpajakan yaitu Rp1.498,9 triliun.
Pada kuartal IV 2016, Sri fokus menyelaraskan belanja pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Kementerian Keuangan berusaha memberikan kepastian pelaku ekonomi pasar, terutama pasar bond pemerintah terutama terkait jadwal penerbitannya.
