Menteri Susi: Perikanan Bisa Jadi Penyumbang Pajak Terbesar  

Reporter

Jumat, 21 Oktober 2016 14:33 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, menyampaikan sambutan pada pembukaan Simposium Fishcrime kedua di Yogyakarta, 10 Oktober 2016. Penyelenggaraan Simposium Fishcrime kali ini diikuti 250 peserta dari 46 negara. TEMPO/Pius Erlangga

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan subsektor perikanan di Indonesia sebenarnya memiliki potensi menjadi penyumbang penerimaan pajak terbesar di Indonesia. Namun sayang, lanjut dia, potensi itu tidak tergali dengan baik, sehingga kontribusinya kecil.

"Nilai penerimaan pajak dari subsektor perikanan di 2014 adalah Rp 158,4 miliar. Itu hanya 0,99 persen dari realisasi penerimaan pajak dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencapai Rp 15,9 triliun," ujar Susi pada diskusi Dua Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo, di Jakarta, Jumat, 21 Oktober 2016.

Baca: Dua Tahun Jokowi-Kalla, Ini Kata Menteri Susi

Susi menegaskan, dia tidak membual soal potensi pajak itu. Dia mencontohkan, potensi pajak Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zachman, Muara Baru, Jakarta Utara, pada 2015 mencapai Rp 108,2 miliar. Data itu, kata dia, menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Apabila angka tersebut dikalikan dengan jumlah pelabuhan di Indonesia, lanjut Susi, akan ditemukan potensi pajak penghasilan yang besar. Padahal, di Indonesia, ada 816 pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia yang aktif beroperasi.

"Apabila potensi Nizam Zachman saja sudah tiga perempat dari penerimaan pajak perikanan tahun 2014, maka seharusnya pajak subsektor perikanan sudah melampaui sektor lainnya," ujar Susi.

Baca: Menteri Susi Dorong Pengolahan Ikan di Kawasan Timur

Menurut Susi, penyebab utama tidak terealisasinya potensi pajak karena selama ini hasil tangkapan kapal-kapal di Indonesia tidak dilaporkan. Apabila dilaporkan, dia menambahkan, akan kentara berapa pajak yang seharusnya ditarik. "Ini PR (pekerjaan rumah) kita bersama agar pemasukan dari sektor perikanan bisa kelihatan," katanya.

Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Pandjaitan sepakat dengan keterangan yang disampaikan Menteri Susi. Ia menambahkan, bahwa target penerimaan pemerintah bukan pajak tertinggi di 2019 berasal dari perikanan dan pariwisata, bukan energi. "Kami ingin konsisten di dua hal itu," katanya.

ISTMAN M.P.

Baca juga:
Sidang Kasus Mirna, Saling Serang Jessica Wongso dan Jaksa
Ahok Resmikan RPTRA, Warga Tebet:Tolak Gubernur Tukang Gusur

Berita terkait

Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

3 hari lalu

Jenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?

Berikut ini rincian tiga jenis sumber penerimaan utama negara Indonesia beserta jumlah pendapatannya pada 2023.

Baca Selengkapnya

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

4 hari lalu

Menteri KKP Ajak Investor Asing Investasi Perikanan

Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengajak investor untuk investasi perikanan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

7 hari lalu

KKP Tangkap Kapal Malaysia Pencuri Ikan yang Tercatat sudah Dimusnahkan tapi Masih Beroperasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap kapal pencuri ikan berbendera Malaysia. Kapal itu tercatat sudah dimusnahkan tapi masih beroperasi

Baca Selengkapnya

Kementerian Kelautan dan Perikanan Buka Pendaftaran Taruna 2024, Simak Jalur dan Syaratnya

25 hari lalu

Kementerian Kelautan dan Perikanan Buka Pendaftaran Taruna 2024, Simak Jalur dan Syaratnya

Kementerian Kelautan dan Perikanan buka pendaftaran peserta didik 2024. Cek di sini caranya.

Baca Selengkapnya

Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

36 hari lalu

Ditjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21

Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.

Baca Selengkapnya

Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

36 hari lalu

Benarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?

Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

38 hari lalu

Terpopuler: Sri Mulyani Tanggapi Ramai Barang Bawaan ke Luar Negeri, THR Jokowi dan Ma'ruf Amin

Berita terpopuler bisnis pada Senin, 25 Maret 2024, dimulai dari respons Sri Mulyani Indrawati soal ramai pembahasan barang bawaan ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

39 hari lalu

Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

Berita terkini: Berapa nilai THR yang diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin? Kisah Sri Mulyani saat dirayu Susi Pudjiastuti untuk pulang ke Indonesia.

Baca Selengkapnya

Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

39 hari lalu

Cerita Sri Mulyani Dibujuk Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia Menjadi Menkeu

Sri Mulyani bercerita pertemuan dia dengan Susi Pudjiastuti yang membujuknya pulang ke Indonesia menjadi Menteri Keuangan.

Baca Selengkapnya

Mendekati Batas Akhir Lapor SPT Pajak, Apa Saja Dokumen yang Perlu Disiapkan?

41 hari lalu

Mendekati Batas Akhir Lapor SPT Pajak, Apa Saja Dokumen yang Perlu Disiapkan?

Pemerintah menetapkan bahwa wajib pajak lakukan lapor SPT Pajak paling lambat yakni pada 31 Maret. Siapkan dokumen ini.

Baca Selengkapnya