Tahun Depan Tarif Cukai Rokok Naik Jadi 10,54 Persen

Reporter

Jumat, 30 September 2016 17:55 WIB

Cukai rokok. ANTARA/M Agung Rajasa

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana untuk menaikkan tarif cukai rokok rata-rata tahun 2017 sebesar 10,54 persen. Rencana kenaikan itu lebih rendah dibandingkan tarif yang diberlakukan tahun ini sebesar 11,19 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kenaikan tarif terbesar berlaku untuk rokok jenis hasil tembakau Sigaret Putih Mesin (SMT) yaitu 13,46 persen. Sementara tarif terendah yaitu 0 persen rokok jenis hasil tembakau Sigaret Kretek Tangan (SKT).

Menurut Sri, kenaikan tarif cukai rokok ini didasarkan kepada lima aspek. "Aspek kesehatan, tenaga kerja, petani tembakau, peredaran rokok ilegal, dan penerimaan negara," katanya di Direktorat Jenderal Bea Cukai, Jakarta, Jumat, 30 September 2016.

Baca: Harga Premium Turun Mulai Besok?

Dari aspek kesehatan, Sri mengatakan pemerintah mempertimbangkan pembatasan konsumsi. Jumlah pabrik rokok berkurang dari 4.669 pabrik menjadi 754 pabrik dalam sepuluh tahun terakhir.

Pemerintah juga mempertimbangkan kebijakan pengembalian sebagian dana ke pemerintah daerah sebagai dana alokasi kesehatan (earmarking). Pada 2014, dana earmarking sebesar Rp 11,2 triliun, pada 2015 jumlahnya naik menjadi Rp 15,14 Triliun. Untuk 2016, dana earmarking diperkirakan sebesar Rp 17 triliun.

Menkeu mengklaim pertumbuhan produksi hasil tembakau telah dikendalikan. Dalam sepuluh tahun terakhir, tren pertumbuhan produksi hasil tembakau turun 0,28 persen dan di saat bersamaan jumlah penduduk Indonesia tumbuh sebesar 1,4 persen.

Simak: Rayuan Bos Polisi ke Jessica Wongso: Kamu Tipe Saya Banget

Pertimbangan aspek tenaga kerja didasarkan kepada keberlangsungan lapangan pekerjaan sektor formal sebesar 401 ribu orang. Menurut Sri, 291 ribu orang di antaranya terlibat di produksi SKT. Jika ditambah dengan sektor informal, kebijakan tarif cukai akan berdampak kepada 2,3 juta petani tembakau, 1,5 juta petani cengkeh, 600 ribu buruh tembakau, dan satu juta pedagang eceran.

Dari aspek rokok ilegal, Sri mengatakan pemerintah terus berupaya memberantas peredaran rokok ilegal. Hingga 29 September 2016, Bea Cukai berhasil menggagalkan 1.593 kasus peredara rokok ilegal, ini meningkat 1,29 kali dibandingkan 2015 yaitu 1.232 kasus dan 1,76 kali dibandingkan 2014 yaitu 901 kasus.

Baca: Dituduh Selingkuh & Lady Evil, Ibu Kiswinar Laporkan Mario

Terkait dengan penerimaan negara, Sri mengungkapkan kontribusi cukai terhadap APBN hingga kini berada pada kisaran 10-12 persen. Pada 2014, kontribusi cukai terhadap APBN sebesar 12,29 persen; pada 2015 sebesar 11,68 persen; dan pada 2016 sebesar 11,72 persen. "Walau berkontribusi cukup besar, angka dan peranannya menunjukkan penurunan yang berart."

Sri mengatakan keputusan kenaikan tarif cukai rokok sudah dibicarakan dengan berbagai pihak terkait seperti stakeholder, pihak yang peduli masalah kesehatan dan lapangan pekerjaan, petani tembakau, dan asosiasi pengusaha rokok. Keputusan tarif diputuskan diumumkan hari ini bertujuan untuk memberikan waktu kepada berbagai pihak, terutama industri dan pemerintah sendiri, untuk mempersiapkan diri.

VINDRY FLORENTIN

Baca:
Raffi Beri Ayu Ting Ting Mini Cooper? Ini Kata Ibunda





Berita terkait

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

21 jam lalu

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

Wali Kota Medan Bobby Nasution boleh dibilang banjir penghargaan. Menantu Jokowi ini dapat penghargaan Satyalancana baru-baru ini.

Baca Selengkapnya

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

22 jam lalu

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

Pada perdagangan Kamis, kurs rupiah ditutup melemah pada level Rp 16.187 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

23 jam lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

23 jam lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

23 jam lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

1 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

1 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Efek Konflik Timur Tengah ke Indonesia, Mulai dari Lonjakan Harga Minyak hingga Inflasi

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tensi geopolitik di Timur Tengah cenderung meningkat dan menjadi fokus perhatian para pemimpin dunia. Ia menegaskan kondisi ini mempengaruhi beberapa dampak ekonomi secara signifikan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

1 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

1 hari lalu

Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

TKN memastikan pembahasan program makan siang gratis untuk RAPBN 2025 sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

2 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya