TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji akan membayarkan seluruh Dana Alokasi Umum (DAU) bagi 169 daerah pada Januari 2017. Adapun DAU bagi sebagian daerah yang mengalami penundaan akan mulai dibayarkan pada Desember mendatang, yakni sekitar Rp 4 triliun.

"Sebagian akan kami bayar pada Desember, kalau ada uangnya. Pasti adalah, insya Allah. Dan kami akan membayar seluruhnya pada Januari 2017. Pasti Januari," kata Sri Mulyani dalam Pertemuan Nasional I Legislatif dan Eksekutif Partai Golkar di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa, 27 September 2016.

Menurut Sri Mulyani, penundaan DAU sebesar Rp 19,4 triliun disebabkan adanya perkiraan melesetnya penerimaan negara pada akhir tahun ini hingga Rp 218 triliun dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016. "Daerah yang masih memiliki keuangan cukup kami pinjam dulu, DAU kami tunda."

Sri Mulyani menjelaskan, melesetnya penerimaan akhir tahun ini tak lepas dari akibat disusunnya APBN 2016 berdasarkan target dalam APBN 2015. Padahal target dalam APBN 2015 meleset Rp 248 triliun. Target dalam APBN 2014 pun meleset Rp 100 triliun. "Karena kondisi perekonomian menurun tajam pada akhir 2014," ujarnya.

Baca Juga: Bank Indonesia: Penundaan DAU Tak Ganggu Likuiditas

Agar akhir tahun tidak terjadi shortfall yang besar, menurut Sri Mulyani, Kementerian Keuangan mesti memangkas anggaran, termasuk menunda DAU. "Kami lakukan langkah-langkah agar jangan sampai kita dianggap tidak bisa ngurus APBN atau bahkan tidak mampu bayar. Itu kan persepsi yang tidak baik," tuturnya.

Ke depan, ucap Sri Mulyani, pemerintah akan terus menggenjot penerimaan pajak, salah satunya dari program pengampunan pajak atau tax amnesty. "Selain mendapat setoran tagihan, kita juga mendapat database pembayar pajak dengan tax amnesty. Ini penting untuk ke depan," ucapnya.

Sri Mulyani menegaskan, pemangkasan anggaran tidak akan mengganggu belanja prioritas, seperti belanja infrastruktur serta belanja untuk program-program pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan. "Pada 2016, kami berfokus mengelola penerimaan dari pajak biasa ataupun tax amnesty."

Simak: Mau Berbisnis tanpa Modal? Begini Caranya

Sebelumnya, Bank Indonesia meyakini penundaan penyaluran dana lokasi umum ke daerah tak akan mengganggu likuiditas yang saat ini jauh mencukupi. Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bank sentral menjamin likuiditas di perbankan tetap longgar sehingga penyaluran kredit ke masyarakat tidak tertahan.

Menurut Perry, langkah BI untuk menurunkan tingkat giro wajib minimum (GWM) primer sejak akhir tahun lalu telah menambah aliran likuiditas ke perbankan hingga Rp 40 triliun. "Stance kita adalah pelonggaran moneter. Kami pastikan likuiditas nasional dan daerah tidak akan terganggu sehingga cukup bagi perbankan untuk menyalurkan kredit," katanya di Jakarta, Rabu, 31 Agustus 2016.

ANGELINA ANJAR SAWITRI | BISNIS

Baca:
Artis Raisa Sedang Sakit Hati Banget? Ini yang Dilakukan...
Wah, Pikiran Kita dan Aktivitas Otak Ternyata Bisa Dibaca!