Sri Mulyani: Bayar Pajak Bukan Penjajahan  

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Sabtu, 17 September 2016 18:41 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah), Direktur Jenderal Kekayaan Negara Sonny Loho (kiri) dan Sekretaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro (kanan) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 24 Agustus 2016. Rapat tersebut membahas penerbitan saham terbatas atau rights issue, empat BUMN yakni PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, PT Krakatau Steel Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan Tbk serta membahas rencana pembentukan Holding BUMN. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan prioritas utama pemerintah saat ini adalah mereformasi sistem perpajakan, salah satunya melalui program tax amnesty. "Itu the highest priority," kata Sri dalam seminar Foreign Policy Community of Indonesia di The Kasablanka, Jakarta, Sabtu, 17 September 2016.

Menurut Sri, reformasi tersebut harus dilakukan dengan memperbaiki peraturan perundang-undangan yang ada. "Setelah Undang-Undang Tax Amnesty, Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan, termasuk peraturan mengenai Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan sebagainya, harus dibuat update," tuturnya.

Rekomendasi Berita
Rizal Ramli: Mohon Maaf, Pak Ahok, Anda On the Way Down
KPK Diduga Tangkap Ketua DPD Irman Gusman Terkait Impor Gula

Selain itu, menurut Sri, pemerintah perlu membuat kebijakan-kebijakan perpajakan yang mumpuni, seperti pemberian insentif pajak, penegakan hukum dalam bidang perpajakan, dan lain-lain. "Tax amnesty adalah bagian dari whole story perpajakan," ujar mantan Direktur Operasional Bank Dunia tersebut.

Sri mengatakan, dengan program tax amnesty atau pengampunan pajak, basis pajak akan meningkat karena selama ini sebagian besar masyarakat belum membayar pajak atas penghasilannya yang belum dilaporkan.

"Karena compliance masih coreng-moreng, pemerintah membuat program tax amnesty," tuturnya.

Rekomendasi Berita
Wah, Skandal Gatot Merembet ke Putri Reza & Angelina Sondakh
Egi John Geram Selama Ini Dibohongi Marshanda

Pemerintah, menurut Sri, memiliki kewenangan mengumpulkan penerimaan negara, termasuk dari pajak. "Dan itu bukan penjajahan. Bayar pajak bukan penjajahan. Kalau negara sudah merdeka, Anda harus membayar untuk menjaga kemerdekaan itu," kata Sri, yang disambut tepuk tangan peserta seminar.

Sri pun menegaskan akan berupaya semaksimal mungkin menyukseskan program tax amnesty dalam rangka membangun kepercayaan masyarakat. "Tapi saya butuh Anda untuk bantu. Bukan bantu saya, tapi bantu republik ini. Indonesia membutuhkan orang-orang yang ingin memperbaiki dengan cara masing-masing."

ANGELINA ANJAR SAWITRI

Baca Juga
Raffi-Ayu Disebut Kepergok: Habis Ribut, Mini Cooper Lewat
Heboh Selingkuh dan Digebuki, Begini Reaksi Raffi Ahmad

Berita terkait

Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai

3 jam lalu

Minta Perbaikan Kinerja, Pernyataan Lengkap Sri Mulyani tentang Alat Belajar SLB Dipajaki Bea Cukai

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tanggapi kasus penahanan hibah alat belajar SLB oleh Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Beberapa Kasus Terkait Bea Cukai yang Menghebohkan Publik

6 jam lalu

Beberapa Kasus Terkait Bea Cukai yang Menghebohkan Publik

Bea cukai sedang disorot masyarakat. Ini beberapa kasus yang membuat heboh

Baca Selengkapnya

Rangkuman Poin Kehadiran Sri Mulyani di Forum IMF-World Bank

15 jam lalu

Rangkuman Poin Kehadiran Sri Mulyani di Forum IMF-World Bank

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan terdapat tiga hal utama dari pertemuan tersebut, yaitu outlook dan risiko ekonomi global.

Baca Selengkapnya

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

1 hari lalu

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

Sri Mulyani merespons soal berbagai kasus pengenaan denda bea masuk barang impor yang bernilai jumbo dan ramai diperbincangkan belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

2 hari lalu

Bertubi-tubi Penghargaan untuk Bobby Nasution, Terakhir Menantu Jokowi Raih Satyalancana dan Tokoh Nasional

Wali Kota Medan Bobby Nasution boleh dibilang banjir penghargaan. Menantu Jokowi ini dapat penghargaan Satyalancana baru-baru ini.

Baca Selengkapnya

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

2 hari lalu

Masih Loyo, Nilai Tukar Rupiah Melemah ke Level Rp 16.210 per Dolar AS

Pada perdagangan Kamis, kurs rupiah ditutup melemah pada level Rp 16.187 per dolar AS.

Baca Selengkapnya

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

2 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

2 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

2 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya