Mentri Keuangan yang baru Sri Mulyani Indrawati saat serah terima Jabatan oleh Menteri Keuangan yang sebelumnya di jabat Bambang Brodjonegoro di Kementrian Keuangan di Jakarta, 27 Juli 2016. Sri Mulyani dipercaya Jokowi menjabat Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Bambang Brodjonegoro yang digeser menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan keseimbangan primer Indonesia sudah memburuk sebelum 2012. "Kelemahannya dari penerimaan," kata dia di kantornya, Jakarta, Kamis, 18 Agustus 2016. Keseimbangan primer adalah penerimaan negara dikurangi belanja, di luar pembayaran bunga utang.
Bambang mengatakan Indonesia masih membutuhkan belanja besar untuk mendorong pertumbuhan. Namun di sisi lain, perbandingan penerimaan pajak dengan produk domestik bruto (tax ratio) masih sekitar 10-11 persen. "Tax ratio 11 persen bener-benar tidak acceptable bagi negara seperti Indonesia," katanya.
Menurut Bambang, hanya ada dua cara agar keseimbangan primer tercapai, bahkan surplus. "Belanja diturunkan atau penerimaan dinaikkan," kata dia. Ia mengatakan akan lebih baik jika pemerintah berfokus kepada peningkatan penerimaan. "Kalau penurunan belanja mengganggu pertumbuhan, kan, sayang."
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan keseimbangan primer defisit hingga Rp 111,4 triliun. Sri mengatakan, defisit tersebut menunjukkan bahwa selama ini pemerintah meminjam uang bukan untuk berinvestasi. "Tapi untuk untuk membayar suku bunga," katanya di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, saat memberikan keterangan pers terkait dengan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017, Selasa lalu.
Menurut Sri, defisit tersebut menunjukkan kondisi APBN yang sakit. Ia mengatakan kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk berhati-hati.
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
3 hari lalu
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
Pengamat kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan dalam pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
