TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menetapkan lima sektor prioritas pembangunan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Negara (RAPBN) 2017. Kelima sektor tersebut ialah infrastruktur, pangan dan energi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Di bidang infrastruktur, pemerintah akan membangun sepanjang 815 kilometer ruas jalan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan tersebut bertujuan untuk meningkatkan konektivitas. "Konektivitas dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan meminimalkan ketimpangan," kata dia di Direktorat Jenderal Pajak, Selasa, 16 Agustus 2016.

Pemerintah juga akan membangun sepanjang 9.399 meter jembatan, jalur kereta api sepanjang 550 kilometer, dan 14 bandara baru. Selain itu, pemerintah akan membangun dan mengembangkan fasilitas pelabuhan laut di 55 lokasi.

Di sektor pangan, pemerintah menargetkan produksi padi sebanyak 77 juta ton. Target itu naik 5 juta ton dibandingkan dengan target dalam APBN-P 2016.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengatakan kenaikan produksi padi didukung oleh siapnya saluran irigasi, subsidi pupuk, dan penambahan areal sawah. "Akan ada perluasan areal pertanian dan cetak sawah seluar 144.613 hektare," kata Bambang.

Bambang menambahkan pemerintah juga akan membangun dan merehabilitasi jaringan irigasi tersier untuk 200 ribu hektare areal sawah. Selain beras, pemerintah menargetkan produksi jagung sebanyak 22,4 juta ton, perikanan tangkap 6,67 juta ton dan perikanan budidaya 9,14 juta ton, serta garam rakyat 3,2 juta ton.

Sementara di sektor energi, pemerintah akan membangun jaringan gas bumi untuk rumah tangga sebanyak 64.200 sambungan rumah tangga. Selain itu, membangun 128 unit pembangkit listrik dari aneka energi baru terbarukan (EBT) serta menargetkan rasio elektrifikasi sebanyak 92,75 persen.

Pembangunan di sektor pendidikan didorong melalui bantuan bagi pengajar dan pelajar. Pemerintah juga akan merehabilitasi sebanyak 41.128 ruang kelas.

Pemerintah memberikan bantuan Bidikmisi bagi 360,5 ribu mahasiswa, Bantuan Operasional Sekolah untuk 8,5 juta siswa, Bantuan Opersional Perguruan Tinggi Negeri pada 107 PTN, dan Kartu Indonesia Pintar untuk 19,5 juta siswa. Bagi pengajar, akan ada sertifikasi 101,1 ribu guru dan 10,2 ribu dosen.

Di bidang kesehatan, pemerintah memiliki empat program prioritas. Program tersebut adalah alokasi dana imunisasi dasar lengkap untuk 92 persen anak usia 0-11 bulan; peserta PBI melalui JKN/KIS sebanyak 94,4 juta jiwa; menyediakan puskesmas terakreditasi di 700 kecamatan; dan menargetkan 6,97 juta jiwa peserta KB baru.

Sektor prioritas terakhir ialah perlindungan sosial. Pembangunan di sektor ini dilakukan dengan memberikan bantuan tunai bersyarat atau Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 6 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS). Program lainnya adalah menyalurkan subsidi pangan (Rastra) kepada 14,3 juta RTS penerima manfaat dan mengalihkan sebagian subsidi Rastra menjadi bantuan pangan dengan mekanisme non tunai atau voucher. Bantuan pangan non tunai ditargetkan terlaksana di 44 kota besar dan menyasar 1,2 juta RTS penerima manfaat.

Pembangunan di kelima sektor tersebut tersebut didanai Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang dianggarkan sebesar Rp 758,4 triliun dari total belanja negara sebesar Rp 1.310,4 triliun dalam RAPBN 2017. Jumlahnya menurun dibandingkan dengan belanja K/L dalam APBN-P 2016 yaitu Rp 767,8 triliun dari total belanja negara sebesar Rp 1.306,7 triliun.

VINDRY FLORENTIN