TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan memangkas anggaran di seluruh kementerian dan lembaga. "Semua kementerian/lembaga akan dipangkas, tapi tentu ada standar dan kriterianya," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta, Jumat 12 Agustus 2016.
Menurut Darmin, anggaran yang dipangkas berasal dari program yang didanai murni dengan rupiah serta program non prioritas. Program tersebut antara lain perjalanan dinas, paket rapat, langganan daya dan jasa, dan honorarium kegiatan yang tidak termasuk gaji utama.
Belanja modal dan barang yang tidak berkaitan dengan program prioritas turut dipangkas. Selain itu, anggaran kegiatan yang belum dibuat kontraknya juga dipastikan dipotong.
Sumber penghematan anggaran lainnya berasal dari sisa dana lelang. Darmin mengatakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, misalnya, menghemat dana lelangnya hingga melebih Rp 2 triliun. "Itu harus kami apresiasi."
Darmin menambahkan anggaran untuk program yang berlipat ganda juga akan dipotong. "Duplikasi antara kementerian/lembaga dengan daerah pasti kami hilangkan salah satu," kata dia.
Menurut Darmin, pihaknya menemukan duplikasi anggaran mencapai triliunan rupiah. Namun ia enggan menjelaskan detilnya.
Darmin berkata, penerapan pemangkasan disesuaikan di setiap kementerian/lembaga. Pemangkasan biaya perjalanan dinas misalnya, tak akan dilakukan di Kementerian yang bertugas menjalin kerja sama dengan berbagai pihak di luar negeri.
Darmin mengatakan realisasi anggaran di masing-masing kementerian/lembaga menjadi penentu besaran pemangkasan. "Kami sangat perhatikan betul realisasi anggaran di kementerian masing-masing," ucapnya. Kesanggupan pencapaian target realisasi dan jumlah realisasinya sangat mempengaruhi pertimbangan.
Pemerintah berencana memangkas APBN-P 2016 senilai total Rp 133,8 triliun. Anggaran yang dipotong berasal dari belanja pemerintah senilai Rp 65 triliun. Sementara Rp 68,8 triliun lainnya yang dipotong berasal dari dana transfer ke daerah.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
3 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
