Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016 kepada Kapolri Jenderal Badrodin Haiti di Istana Negara, Jakarta, 14 September 2015. Penyerahan DIPA 2016 merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN 2016 yang telah disepakati oleh DPR bersama Pemerintah pada Oktober 2015. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menggelar sidang paripurna kabinet pada Rabu, 3 Agustus 2016, pukul 16.00 WIB. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan salah satu pembahasannya ialah pemotongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016.
"Nanti sore akan ada sidang kabinet untuk membahas itu (pemotongan anggaran) salah satunya," kata Darmin di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu, 3 Agustus.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo juga menyatakan akan ada pembahasan mengenai pemangkasan anggaran dalam sidang sore nanti. Pemerintah akan mencoba penghematan di belanja operasional baik di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. "Itu akan kami sisir supaya anggaran untuk produktif bukan konsumtif," katanya.
Mardiamo mengatakan pemerintah juga telah memberikan peringatan kepada daerah terkait dengan penggunaan dana alokasi umum. Daerah yang masih menyimpan uang dan tidak menggunakannya akan diberikan peringatan. "Kami akan berikan DAU yang noncash," katanya.
Terkait dengan besaran potongan, Mardiasmo mengatakan jumlahnya masih belum ditentukan. "Kami akan lihat karena kalau belanja barang pun kalau sudah dikontrakan tidak akan kita hemat.
Ia mengatakan belanja barang yang terkait dengan belanja modal tidak akan dikurangi. Begitu pula dengan belanja yang terkait dengan tupoksi. "Tapi kalau belanja barang yang sifatnya tidak mendukung tupoksi dan konsumtif, akan kami kurangi," kata Mardiasmo.
Mardiasmo memastikan anggaran infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan tak akan dipotong. "Lebih kepada konsinyering, perjalanan dinas."
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
4 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
