Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti pelantikan 12 menteri dan Kepala BKPM di Istana Negara, Jakarta, 27 Juli 2016. Tempo/ Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Setelah menjabat Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan akan langsung berkoordinasi dengan seluruh pejabat di kementeriannya untuk melihat prioritas dalam program kerja Kementerian Keuangan. "Mengenai kebijakan-kebijakan khusus, saya akan melihat target dan membuat tax amnesty bagian dari keseluruhan APBN," katanya, Rabu, 27 Juli 2016.
Menurut Sri, hal yang paling penting dalam pembangunan perekonomian adalah koordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga, serta perbaikan fondasi perekonomian Indonesia dari sisi anggaran belanja dan penerimaan negara. "APBN dibuat sinkron dan harmonis," ujarnya.
Sri mengatakan harmonisasi dengan menggunakan instrumen fiskal akan menjadi mesin efektif untuk pertumbuhan ekonomi. "Ini adalah bagian dari kebijakan ekonomi pada umumnya, itu yang akan saya perhatikan," katanya. "Saya akan melihat secara hati-hati rencana pelaksanaan dari rencana yang sudah dibuat," katanya.
Selain itu, Sri mengaku prioritasnya adalah memerangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, menciptakan kesempatan kerja, dan mengembalikan kepercayaan publik. "Ini kepercayaan sangat tinggi, saya ingin membaktikan kemampuan saya maupun profesionalisme saya bagi tugas ini," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
Menurut Sri, dia akan mendukung bukan hanya pembangunan nasional, namun juga seluruh tugas kementerian lembaga agar mereka dapat menjalankan tugas secara efisien dan akuntabel. "Saya ingin mendapat dukungan dari seluruh jajaran kementerian keuangan dan staf di sini," katanya.
Dijelaskan oleh Sri, Kementerian Keuangan merupakan departemen yang penting dan menjadi harapan masyarakat. Apa yang dilakukan kementerian ini mencerminkan birokrasi yang ada. "Kementerian Keuangan bisa menjadi contoh teladan bagi kinerja birokrasi," tuturnya.
