DPR Setujui Pemangkasan Anggaran Kemenperin Rp 369,5 Miliar

Reporter

Selasa, 28 Juni 2016 15:00 WIB

Menteri Perindustrian, Saleh Husin. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memangkas anggaran 2016 sebesar Rp 369,5 miliar dari pagu semula Rp 3,26 triliun. Dengan pemangkasan ini, pagu alokasi anggaran Kemenperin dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016 menjadi Rp 2,89 triliun.

“Penghematan anggaran tersebut telah disetujui Komisi VI DPR RI,” ujar Menteri Perindustrian Saleh Husin dalam keterangan tertulis, Selasa, 28 Juni 2016. Menurut Saleh, pemangkasan anggaran tersebut juga sesuai dengan implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga.

Saleh menegaskan, Kemenperin dan Komisi VI sepakat untuk tidak menerima anggaran tambahan sebesar Rp 100 miliar. Tambahan anggaran tersebut berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-522/MK.02/2016 tanggal 23 Juni 2016 perihal Perubahan Pagu Anggaran Belanja K/L dalam APBNP TA 2016.

Ia berasalan, waktu pelaksanaan yang dimiliki Kementerian sangat terbatas. “Makanya kami memutuskan tak menerima tambahan anggaran tersebut dan akan mengoptimalkan anggaran yang tersedia,” ujar Saleh.

Terdapat sepuluh rincian penghematan anggaran per program yang dilaksanakan Kemenperin. Pertama, program Pengembangan SDM lndustri dan Dukungan Manajemen yang semula Rp 966,40 miliar menjadi Rp 884,82 miliar. Kedua, program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang semula Rp 15,92 miliar menjadi Rp 9,16 miliar.

Ketiga, program Penumbuhan dan Pengembangan lndustri Berbasis Agro yang semula Rp 251,42 miliar menjadi Rp 188,78 miliar. Keempat, program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka yang semula Rp 205,70 miliar menjadi Rp 163,58 miliar.

Kelima, program Penumbuhan dan Pengembangan lndustri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika yang semula Rp 190,95 miliar menjadi Rp 142,17 miliar. Keenam, program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur yang semula Rp 49,57 miliar menjadi Rp 46,93 miliar.

Ketujuh, program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan lndustri yang semula Rp 571,87 miliar menjadi Rp 558,42 miliar. Kedelapan, program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan lndustri yang semula Rp 513,49 miliar menjadi Rp 404,10 miliar.

Kesembilan, program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses lndustri lnternasional yang semula Rp 58,47 miliar menjadi Rp 56,35 miliar. Kesepuluh, program Penumbuhan dan Pengembangan lndustri Kecil dan Menengah tidak mengalami pemotongan, yaitu Rp 432,87 miliar.

Saleh mengungkapkan, anggaran IKM tak dipangkas karena Kementerian ingin mendukung penumbuhan dan pengembangan IKM. Sedangkan pemotongan anggaran pada program pengembangan SDM industri tetap dilakukan karena tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar pada delapan politeknik dan sembilan sekolah kejuruan milik Kemenperin.

BAGUS PRASETIYO

Berita terkait

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

3 hari lalu

Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun

Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

3 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

3 hari lalu

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran IKN Baru Mencapai 11 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa realisasi anggaran dari APBN untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru mencapai 11 per

Baca Selengkapnya

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

3 hari lalu

Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran, BTN Usulkan Skema Dana Abadi

PT Bank Tabungan Negara (BTN) usulkan skema dana abadi untuk program 3 juta rumah yang digagas Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

3 hari lalu

Ekonom Ideas Ingatkan 3 Tantangan RAPBN 2025

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menyebut RAPBN 2025 akan sejumlah tantangan berat.

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

4 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

4 hari lalu

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan impor untuk komoditas bahan baku plastik kini tidak memerlukan pertimbangan teknis lagi.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

5 hari lalu

Penjelasan Kemenkeu soal Prediksi Kenaikan Rasio Utang jadi 40 Persen pada 2025

Kemenkeu merespons soal kenaikan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

5 hari lalu

Terkini Bisnis: Rekrutmen CASN 2024, Hati-hati Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Pemerintah berencana membuka pendaftaran calon aparatur sipil negara atau CASN untuk tahun 2024, yang dibagi dalam dua tahap.

Baca Selengkapnya

Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

6 hari lalu

Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

Indonesia kembali menggandeng Cina di proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Jangan sampai menggunakan APBN lagi seperti kereta cepat Jakarta-Bandung.

Baca Selengkapnya