TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyatakan Apindo menolak dengan tegas Rancangan Undang-undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) jika sumber pembiayaan untuk penyediaan perumahan rakyat tersebut dibebankan kepada dunia usaha.
"Beban pungutan untuk dunia usaha baik pekerja maupun pekerja dari penghasilan sudah besar, sehingga berapa pun pungutan tambahannya akan semakin dunia usaha tidak kompetitif," kata Hariyadi di Permata Kuningan, Selasa, 19 Januari 2016.
Hariyadi menyebutkan bahwa beban pungutan yang sudah ditanggung pengusaha jumlahnya sudah sebesar 18,24 hingga 19,74 persen dari penghasilan pekerja. Misalnya, dalam jaminan sosial, pemberi pekerjaan sudah menanggung jaminan hari tua sebesar 3,7 persen, jaminan kematian sebesar 0,3 persen, jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24 hingga 1,74 persen dan jaminan pensiun 2 persen. Belum lagi jaminan kesehatan, besar tanggungan pengusaha sebesar 4 persen dan cadangan pesangon sebesar 8 persen.
"Kalau secara ril dihitung dengan kenaikan upah minimum selama lima tahun terakhir sekitar 14 persen, kenaikan beban itu bisa berkisar antara 32-35 persen dari total yang dibayarkan setiap tahunnya," kata Hariyadi.
Selain itu, Apindo beranggapaan program untuk perumahan pekerja, sebetulnya sudah diadopsi oleh BPJS ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan sudah mempunyai program jaminan hari tua yang bisa dioptimalkan. BPJS Ketenagakerjaan ini memiliki dua program, membantu uang muka rumah karyawan dan memberikan subsidi KPR bagi pesertanya. "Syaratnya, mereka yang memiliki BPJS ketenagakerjaan," tutur Hariyadi.
Hariyadi menyebutkan untuk mencapai bilangan besar tersebut, tabungan atau dana publik yang dikumpulkan akan lebih optimal jika yang digunakan BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, dana BPJS Ketenagakerjaan saat ini, dana kelola untuk JHT yang bisa dikaitkan dengan perumahan karyawan sudah Rp 180 triliun. Jadi untuk KPR, BPJS telah mengalokasikan dana untuk perumahan sebesar 20 persen portofolio JHT.
"Buat apa Tapera kalau ditujukan untuk pekerja formal, pekerja formal itu sudah diatur di sana (BPJS Ketenagakerjaan). Untuk itu kami menolak," ujar Hariyadi.
Selanjutnya, Hariyadi berujar harus pemisahan antara urusan pemerintah untuk sektor informal. Menurutnya, ada upaya untuk mencampuradukan sektor formal yang sudah jalan dengan informal yang harusnya menjadi tanggung jawab negara.
LARISSA HUDA
