TEMPO.CO, Jakarta - Bandar Udara Domine Eduard Osok Sorong, Papua Barat, akan dapat didarati pesawat berbadan sempit (narrow body) secara terbatas (restricted) pada pertengahan tahun ini.

Direktur Bandar Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Agus Santoso, saat ditemui usai penandatanganan 12 kontrak kegiatan strategis di Jakarta, Senin, 18 Januari 2016. mengatakan bahwa saat ini tengah dilakukan pengembangan kapasitas Bandara Sorong, baik itu dari sisi udara, maupun sisi darat. "Sebetulnya sudah bisa didarati narrow body, tapi restricted," katanya.

Untuk itu, dia mengatakan, saat ini Kemenhub tengah melakukan perpanjangan landasan pacu dari 2.060 meter menjadi 2.500 meter agar bisa didarati pesawat berbadan sempit.

Agus mengatakan, kebutuhan investasi untuk pembangunan tersebut senilai Rp44 miliar yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 dengan jangka waktu satu tahun (single year).

Ia mengemukakan, nilai kontrak yang telah disepakati dengan kontraktor, yakni PT AKAM senilai Rp41,7 miliar.

Selain itu, Agus mengatakan, kapasitas area parkir pesawat (apron) pun akan bertambah, yakni dapat menampung 10 pesawat sekelas Airbus 320, Boeing 737-800 dan Boeing 737-900 NG. Ia mengatakan, percepatan pembangunan Bandara Sorong dilakukan karena menjadi pintu gerbang bagi Papua. "Di Sorong itu ada kawasan industri yang besar sekali ditambah Sorong ini merupakan pintu gerbang bagi wilayah-wilayah lainnya di Papua," katanya.

Dia menambahkan, di sektor pariwisata pun Sorong merupakan akses langsung menuju wisata andalan Papua, termasuk Raja Ampat. Selain itu, ia mengemukakan, Sorong merupakan titik paling Timur Tol Laut. "Jadi, Sorong ini akan menjadi pusat perekonomian di Timur," katanya menambahkan.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Perhubungan untuk berkoodinasi dengan kementerian lain dalam pembangunan infrastruktur transportasi, contohnya Kementerian Pariwisata.

"Kita sekarang ini konsentrasi ingin memperbaiki 10 destinasi wisata terbaik di negara kita, kementerian harus saling berkoordinasi," katanya.

Namun, Presiden masih mengeluhkan prasarana di Bandara Marinda Raja Ampat yang sisi udara dan daratnya masih belum memadai.

ANTARA