Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali (KOMUNIKA)
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong masyarakat berinvestasi. Ia pun berharap ada kemudahan dari perusahaan untuk masuk menjadi anggota bursa. “Birokrasi diperbaiki, ini bagian dari usaha,” katanya di Jakarta, Jumat malam, 15 Januari 2016.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad berbicara hal yang sama. Ia mengupayakan kemudahan bagi perusahaan untuk mencatatkan saham perdananya (initial public offering/IPO).
Menurut Muliaman, OJK akan memprioritaskan pengawasan sektor pasar modal dan perbankan. Muliaman akan mendorong meningkatkan investor lokal dan penyederhanaan IPO.
Anggota Dewan Komisioner OJK, Nurhaida, mendorong BUMN, BUMD, dan swasta melakukan IPO dengan perlakuan yang sama. Ia akan mengupayakan pembahasan dan analisis dokumen pendaftaran IPO lebih cepat. “Kalau dokumen lengkap, tidak akan ada yang lebih dari 10 hari,” tuturnya. Ia menambahkan, “Bahkan kadang ada yang dua sampai tiga hari sudah bisa (IPO).”
Masalah utama yang dihadapi adalah perusahaan melengkapi dokumen IPO secara bertahap sehingga tidak efektif. OJK tidak akan memproses dokumen jika salah satu persyaratan tidak dilengkapi.
Pertumbuhan Kredit Perbankan Melambat, OJK Beberkan Penyebabnya
9 Juni 2023
Pertumbuhan Kredit Perbankan Melambat, OJK Beberkan Penyebabnya
Tercatat pada April 2023, kredit perbankan tumbuh 8,08 persen year on year (yoy), lebih kecil ketimbang pertumbuhan kredit pada Maret 2023 yang mencapai 9,52 persen.
