TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan buka bidang usaha pariwisata, kesehatan, perdagangan digital atau e-commerce, dan ekonomi kreatif untuk penanaman modal asing.

Franky Sibarani, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), mengatakan pihaknya sudah memastikan akan membuka bidang usaha pariwisata dan perdagangan digital untuk penanaman modal.

Saat ini, BKPM tinggal mendapatkan konfirmasi dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komunikasi-Informatika terkait finalisasinya.

“Pembahasan mengenai pariwisata secara umum sudah hampir selesai. Kemudian e-commerce juga dapat dikatakan hampir final, karena tinggal menunggu satu putaran lagi. Kami masih memerlukan konfirmasi dari Kemendag dan Kemenkominfo,” katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12 Januari 2016).

Franky menuturkan pemerintah juga mengkaji bidang usaha pertahanan, ekonomi kreatif, dan kesehatan untuk dilepas dari DNI. Hal itu dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan industri tersebut di dalam negeri.

Untuk ekonomi kreatif, lanjut Franky, pihaknya akan memungkinkan penanaman modal pada bidang usaha film, distribusi film, dan bioskop. Sementara itu untuk sektor kesehatan, bidang usaha farmasi, bahan baku obat, dan rumah sakit dipastikan dapat dimasuki oleh pemilik modal.

“Memang harus kami akui bahwa ada beberapa masukan terkait sektor kesehatan, sehingga kami masih perlu melakukan pendalaman,” ujarnya.

Menurutnya, ada 13 bidang usaha di sektor kesehatan yang akan dibuka untuk penanaman modal. Akan tetapi, hingga kini pemerintah baru menyepakati lima bidang usaha, sehingga harus menunggu delapan bidang usaha lainnya sebelum diumumkan.

Presiden sendiri memerintahkan untuk mempercepat pembahasan perubahan DNI tersebut, sehingga BKPM akan kembali melaporkan perkembangan pembahasannya dalam dua pekan mendatang.

BISNIS