TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyerahkan sepenuhnya keputusan soal pengelolaan bandara di Kertajati, Majelengka pada negosiasi antara PT Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) dan PT Angkasa Pura II. “Kalau keputusannya tidak ada titik temu bisnis antara AP II dengan BIJB, maka BIJB jalan sendiri,” kata dia di Bandung, Jumat, 8 Januari 2016.

Aher, sapaan Ahmad Heryawan, mengatakan, soal keikutsertaan PT AP II dalam pengelolaan Bandara Kertajati sempat menjadi bahasannya saat menemui Menteri Perhubungan Ignatius Jonan di Jakarta. “Kertajati didorong terus untuk berjalan bisa dengan AP II, bisa tidak. Kalau AP II tidak memungkinkan gak masalah, memungkinkan silahkan,” kata dia.

Menurut Aher, Menteri Jonan minta keputusan soal kerjasama ini diputuskan paling lambat Juni 2016 ini. Termasuk soal kesanggupan PT BIJB, badan usaha yang mayoritas sahamnya milik pemerintah Jawa Barat itu, mengerjakan pembangunan sisi darat bandara tersebut. “Kalau BUMD sampai Juni tidak bisa membangun, belum bisa meneruskan, ngomong lagi ke Kemenhub. Saya bilang, bisa, Insya Allah,” kata dia.

Aher optimistis PT BIJB sanggup. Soal pendanaan misalnya sudah mengerucut pada kemungkinan bergabungnya sejumlah pengelola bandara asing untuk mengelola bandara di Kertajati. “Ada 40 perusahaan investasi plus penerbangan yang berminat. Kalau bisa disepakati segera, selesai,” kata dia.

Pemerintah Jawa Barat juga menyanggupi menambah modal hingga Rp 1 triliun. “Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan tahap satu, Rp 2,1 triliun, tinggal nambah dari investor Rp 1,1 triliun,” kata Aher.

Aher mengatakan, pemerintah provinsi berharap pemerintah menuntaskan komitmennya membangun sisi udara yakni runway, taxi way, apron, serta Air Traffic Controller bandara di Kertajati. Runway misalnya yang sudah tuntas sepanjang 2.500 meter bisa diperpanjang lagi minimal 3 ribu meter agar pesawat sekelas Boeing 777 bisa mendarat di sana.

Saat ini pembangunan fisik sisi darat bandara di Kertajati sudah dimulai. Aher berharap, pengukuhan dimulainya pembangunan bandara itu bisa diresmikan Presiden Joko Widodo bersamaan dengan groundbreaking kereta cepat Jakarta-Bandung pada 21 Januari 2016 ini. “Tergantung presiden nanti,” kata Aher.

Direktur Utama PT BIJB Virda Dimas Ekaputra membenarkan. Pertemuan gubernur Jawa Barat dengan Menteri Perhubungan salah satunya membahas kepastian kesertaan AP II menjadi partner strategis korporasi mengelola bandara di Kertajati. “Kita menginginkan mitra lokalnya AP II, apalagi bandara ini ada dalam wilayah kerja AP II,” kata dia saat dihubungi Tempo, Jumat, 8 Januari 2016.

Virda mengatakan, PT BIJB yang ditunjuk pemerintah Jawa Barat mengelola kawasan bandara membutuhkan partner strategis untuk pengelolaan bandara. “Secara kelembagaan PT BIJB portofolionya belum ada, untuk itu perlu menggandeng mitra,” kata dia.

Menurut Virda, partner strategsi itu dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan traffic bandara. “Mitra strategis ini kita harapkan memang akan mendongkrak traffic baik penumpang, atau kargo, termasuk juga membantu pengoperasian bandara,” kata dia.

Virda mengatakan, PT BIJB sudah menggelar market sounding untuk mencari partner yang berminat serius. Proses penentuan partner itu akan dipilih lewat mekanisme lelang investasi. “Pra kualifiasi lelang akan kita buka 18 Januari, minggu depan,” kata dia.

Menurut Virda, dari segi pendanaan membangun fisik terminal bandara sudah tidak ada kendala. “Target biaya konistruksi Rp 2,5 triliun secara konservatif 30 persennya equity, dan sisanya loan,” kata dia.

Equity misalnya, dari setoran modal pemerintah Jawa Barat sudah terkumpul Rp 500 miliar, sisa Rp 100 miliar untuk menggenapinya. Sementara penjajakan loan dalam proses dengan konsorsium bank pimpinan Bank Mandiri. “Bank Mandiri sendirian punya kemampuan meminjamkan RP 1,4 triliun. Tapi ini mau dibentuk sindikasi agar lebih meringankan Mandiri,” kata dia.

Virda mengatakan, lelang konstruksi sisi darat bandara prosesnya sudah tuntas. Pengerjaan konstrusi sisi darat dibagi dalam tiga paket pekerjaan. Pekerjaan terminal misalnya lelangnya dimenangkan konsorsium WIKA dan PP dengan nilai kontrak Rp 1,3 triliun. “Pembangunan sisi darat sudah dimulai Desember,” kata dia.

AHMAD FIKRI