TEMPO.CO, Jakarta - Kabupaten/kota di Sumatera Utara dinilai belum siap menghadapi pemberlakuan kerja sama ekonomi dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN karena belum ada langkah-langkah yang dilakukan.

"Jangankan mempersiapkan MEA, makna MEA pun baru mereka tahu dalam enam bulan terakhir," kata ahli ekonomi dari Universitas Negeri Medan, Muhammad Ishak, di Medan, Senin, 14 Desember 2015.

Ia mengatakan, kondisi yang cukup memprihatinkan adalah ketiadaan kekhawatiran para bupati dan wali kota di Sumatera Utara erhadap pembelakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tersebut.

Padahal secara kebangsaan, ketidaksiapan tersebut sangat mengganggu karena bangsa Indonesia hanya akan menjadi "penonton" atas pemanfaatan potensi ekonomi yang dimiliki.

"Sangat riskan. Kita punya rumah, tetapi dikuasai orang lain. Itu yang akan terjadi," katanya.

Menurut dia, upaya mempersiapkan kemampuan dalam menghadapi MEA tidak bisa dilakukan instan seperti menghilangkan lapar dengan makan.

Disebabkan kerja sama ekonomi itu melibatkan seluruh potensi yang ada, kesiapan dalam menghadapi MEA tersebut harus disiapkan jauh-jauh hari.

Meski demikian, tidak boleh ada kata terlambat sehingga pemkab/pemkot di Sumut perlu melakukan persiapan ulang meski kerja sama ekonomi itu sudah di depan mata.

Sebagai langkah awal, pembuat keputusan di kabupaten/kota perlu mempersiapkan mental terlebih dulu untuk menjadi "pembantu" di daerah sendiri.

Namun selama menjadi pembantu tersebut, harus dilakukan berbagai langkah untuk menghadapi MEA supaya dapat mengambil keuntungan dari pembelakuan MEA.

"Harus segera dikuasai, jangan selamanya menjadi pembantu di rumah sendiri," kata Ishak.

Setelah kesiapan mental didapatkan, pemkab/pemkot harus melakukan dialog secara intensif dengan seluruh pelaku UKM di daerah masing-masing agar memahami peluang dan tantangan dalam kerja sama ekonomi itu.

Setelah intensif melakukan dialog, pemkab/pemkot di Sumut harus melakukan mobilitas semua potensi dan diarahkan ke kondisi yang memungkinkan untuk dilakukan UKM.

"Pelaku UKM jangan diarahkan ke kondisi yang tidak mungkin," katanya.

Kemudian, pemkab/pemkot melakukan pendekatan dan kerja sama dengan pemilik modal agar dapat membantu seluruh aktivitas bisnis yang dijalankan pelaku UKM.

Pemilik modal juga perlu didekati, bahkan "dipaksa" untuk menggunakan uangnya bagi pelaku UKM di wilayah tempat tinggalnya.

"Contoh, kalau saya pemilik uang dan tinggal di Medan. Pemkot Medan harus menekan saya agar uang saya tidak digunakan diluar Medan," ujar Ishak.

ANTARA