TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution mengatakan anggaran badan itu yang bersumber dari APBN 2006 sebesar Rp 614 miliar atau meningkat 87 persen dari anggaran 2005 sebesar Rp 325 miliar. Kenaikan tersebut digunakan untuk memperbaiki gaji dan penghasilan karyawan.Anwar mengatakan kenaikan gaji dan penghasilan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pekerjaan BPK, dan melakukan pemeriksaan atas keuangan pemda kabupaten dan kota. Ia mengatakan mulai 2005 BPK tidak lagi menerima dana pemeriksaan dari auditee.Selain dari APBN, BPK juga menerima tambahan anggaran dari sumber lain seperti USAID, Bank Dunia, dan AUSAID. "Bantuan itu menambah project loan yang telah ada dari Asian Development Bank," ujarnya dalam sambutannya saat memperingati Ulang Tahun BPK ke-59 di Jakarta hari ini.Anwar mengatakan anggaran dari APBN akan digunakan untuk meningkatkan kualitas peralatan kerja dan menambah penghasilan karyawan. Sementara bantuan dari lembaga asing digunakan untuk menyusun rencana strategis BPK 2006-2010 dan mendidik para pemeriksa untuk melakukan audit investigasi serta fraud audit."BPK menginginkan secara bertahap penghasilan karyawan BPK dapat seimbang dengan penghasilan karyawan Departemen Keuangan," kata Anwar.astri wahyuni
Berita terkait
Suap demi Predikat WTP dari BPK
1 hari lalu
Suap demi mendapatkan predikat WTP dari BPK masih terus terjadi. Praktik lancung itu dinilai terjadi karena kewenangan besar milik BPK.
Baca SelengkapnyaKolega Achsanul Qosasi Mengaku Tak Tahu Soal Sandi Garuda dalam Korupsi BTS Kominfo
2 hari lalu
Sadikin Rusli mengaku tidak mengetahui kode 'Garuda' digunakan untuk Mantan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera dalam korupsi BTS Kominfo.
Baca SelengkapnyaSidang Korupsi BTS: Ada Usaha BLU Kominfo Hilangkan 17 Temuan BPK
2 hari lalu
Pertemuan itu terjadi di ruang kerja Achsanul Qosasi di Kantor BPK.
Baca SelengkapnyaAchsanul Qosasi Sewa Rumah di Kemang untuk Simpan Uang Suap Rp 40 Miliar Kasus BTS
3 hari lalu
Mantan anggota BPK Achsanul Qosasi mengaku menyewa rumah di Kemang khusus untuk menyimpan uang suap Rp 40 miliar kasus BTS.
Baca SelengkapnyaAuditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo
8 hari lalu
Permintaan itu agar Kementerian Pertanian mendapat predikat WTP dari BPK karena ada kejanggalan anggaran proyek food estate era Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaKabupaten Batanghari Raih Predikat WTP Ke-9
8 hari lalu
Kabupaten Batanghari raih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9, di Auditorium Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi, pada Selasa, 7 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaSaksi Akui Diminta Sewa Pesawat Rp 1,4 Miliar untuk Kunjungan Kerja Syahrul Yasin Limpo ke Maluku dan Anggarkan Beli 12 Sapi Kurban
8 hari lalu
Hermanto diminta untuk menyediakan uang di luar anggaran Kementerian Pertanian untuk membeli sapi kurban buat Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaBegini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong
17 hari lalu
Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK
52 hari lalu
Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.
Baca SelengkapnyaTerpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru
55 hari lalu
Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis
17 jam lalu
Kasus Hilangnya Dana Nasabah di Bank BTN, OJK Sebut Bank Harus Bertanggung Jawab jika Terbukti Ada Kesalahan
19 jam lalu
