TEMPO Interaktif, Jakarta:Direktur Direktorat Jenderal Pajak Hadi Purnomo menyatakan, target penerimaan negara dari sektor perpajakan masih kurang Rp 20-an triliun lagi, dari anggaran pendapatan pajak Rp 302,6 triliun. Padahal tahun anggaran 2005 tinggal beberapa hari lagi.Rp 20 triliun itu, Rp 12,7 triliun diantaranya kekurangan dari pajak umum dan sisanya Rp 6,2 triliun kekurangan dari pajak migas. Hadi optimis target yang dibebankan kepada direktoratnya akan tercapai. Menurut Hadi, Ditjen Pajak memegang janji para pengusaha yang bakal memenuhi kewajibannya pada bulan Desember ini. Berbagai upaya Ditjen Pajak, mulai dari pemeriksaan pajak penyelidikan, penyidikan, penagihan aktif dan gijzeling (paksa badan), telah dilakukan untuk optimalisasi pengumpulan pajak. "Akumulasi dari usaha itu mereka, wajib pajak mau bayar pajaknya Desember ini,"katanya.Meskipun diperkirakan pertumbuhan ekonomi di tahun 2006 bakal melambat, Hadi mengaku optimis dapat memenuhi target pajak di APBN yang naik Rp 50 triliun, dari Rp 302,6 triliun pada 2005 menjadi Rp 360 triliun pada 2006. "Itu sudah dihitung oleh Bapekki-Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional,"katanya. Tahun 2005 penerimaan pajak dari Rp 238 triliun menjadi Rp 302,6 triliun.Agus Supriyanto
Berita terkait
10 Negara dengan PPh Pribadi Tertinggi, Ada yang Mencapai 55 Persen
4 hari lalu
Berikut ini deretan negara dengan tarif pajak penghasilan pribadi tertinggi hingga 50 persen, didominasi oleh negara-negara di Benua Eropa.
Baca Selengkapnya10 Negara Bebas Pajak Penghasilan Pribadi, Tertarik Pindah?
8 hari lalu
Berikut deretan negara yang tidak memungut pajak penghasilan (PPh) pribadi, didominasi oleh negara yang kaya cadangan migas.
Baca SelengkapnyaJenis-Jenis Sumber Penerimaan Negara Indonesia, Mana yang Terbesar?
15 hari lalu
Berikut ini rincian tiga jenis sumber penerimaan utama negara Indonesia beserta jumlah pendapatannya pada 2023.
Baca SelengkapnyaDitjen Pajak Beberkan Simulasi Perhitungan THR dan Bonus dengan Skema Tarif Efektif Rata-rata PPh 21
47 hari lalu
Ditjen Pajak membeberkan simulasi perhitungan THR dan bonus berdasarkan skema penghitungan PPh Pasal 21 terbaru yakni dengan skema TER.
Baca SelengkapnyaBenarkah Skema Baru Pajak Buat THR dan Bonus yang Diterima Pekerja jadi Lebih Kecil?
47 hari lalu
Warganet ramai membicarakan pengenaan PPh pasal 21 dengan skema terbaru membuat nilai THR dan bonus pekerja langsung menciut. Benarkah?
Baca SelengkapnyaMendekati Batas Akhir Lapor SPT Pajak, Apa Saja Dokumen yang Perlu Disiapkan?
52 hari lalu
Pemerintah menetapkan bahwa wajib pajak lakukan lapor SPT Pajak paling lambat yakni pada 31 Maret. Siapkan dokumen ini.
Baca SelengkapnyaPenerimaan Pajak Capai Rp 149,25 Triliun pada Januari 2024, Sri Mulyani: 7,5 Pesen dari Target
23 Februari 2024
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan pajak mencapai Rp 149,25 triliun per Januari 2024.
Baca SelengkapnyaTerkini: Data Anggaran Pertahanan Yang Diminta Anies-Ganjar Bukan Rahasia, Risiko Rasio Utang 50% Terhadap PDB
9 Januari 2024
Data anggaran pertahanan yang diminta Anies dan Ganjar bukan rahasia. Ada bahaya dan risiko jika rasio utang tembus 50% terhadap PDB.
Baca SelengkapnyaMeluncur Pertengahan 2024, DJP Uji Core Tax Integrasikan NIK Jadi NPWP
9 Januari 2024
DJP terus menguji kesiapan implementasi core tax system sebagai syarat untuk mengitegrasikan NIK menjadi NPWP.
Baca SelengkapnyaAturan Berubah, DJP Tegaskan Tak Ada Pajak Penghasilan Baru untuk Karyawan
8 Januari 2024
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan tidak ada pajak penghasilan baru untuk karyawan. Perubahan aturan hanya untuk memudahkan penghitungan.
Baca Selengkapnya
