Petugas Bea Cukai memeriksa isi 10 peti kemas tanpa dokumen di Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (3/3). Peti kemas sitaan itu berisi ribuan barang elektronik berbagai jenis dengan nilai diperkirakan mencapai trilyunan rupiah. ANTARA/Fanny Octavianus
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mendapat amanah untuk melakukan penegakan hukum setegas-tegasnya dalam menangani perdagangan (impor) ilegal, terutama komoditas yang berkaitan dengan sektor manufaktur, seperti tekstil dan produk tekstil (TPT).
Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan perekonomian yang menurun, menurut Heru, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan dukungan langsung kepada industri dalam negeri dengan memberikan fair treatment kepada semua importir.
"Ini akan dijalani dengan dua strategi," kata Heru setelah rapat terbatas di kantor Presiden, Senin, 12 Oktober 2015.
Pertama, penegakan hukum terkait dengan penyelundupan fisik. Heru akan memperkuat kerja sama dengan aparat hukum, terutama di area Pantai Timur Sumatera karena rawan terjadi penyelundupan TPT, terutama pakaian bekas. Pakaian bekas ini penting ditindak karena mempengaruhi market share pabrik-pabrik dalam negeri.
Kedua, penegakan hukum di pelabuhan dalam resmi dengan memperkuat teknologi dan informasi. Heru akan berkoordinasi dengan Dirjen Bea-Cukai menggunakan sistem Indonesia National Single Window (INSW), dan manajemen risiko terintegrasi dengan kementerian atau lembaga lain. Bea-Cukai, kata dia, harus mendengarkan dan memperhatikan kepentingan kementerian lembaga, terutama Kementerian Perindustrian dan Perdagangan.
"Kami juga akan tindak lanjuti dengan pengawasan instrumen pemeriksaan. X-ray akan kami perkuat, SDM juga akan kami perkuat," ujar Heru.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan penyelundupan terdiri atas dua jenis: fisik dan administrasi. Penyelundupan fisik sering terjadi di pelabuhan-pelabuhan yang belum banyak memiliki pengawasan. Dia mencontohkan kapal-kapal kecil yang biasanya membawa barang tekstil dan lain-lain. Untuk menangani ini, Direktorat Jenderal Bea-Cukai akan di-back-up aparat penegak hukum dan diminta untuk memperbaiki infrastruktur.
Kedua, penyelundupan melalui administrasi biasa terjadi di pelabuhan-pelabuhan yang padat. Untuk itu pemerintah akan menggunakan sistem Indonesia National Single Window (INSW) serta aplikasi informasi dan teknologi yang sangat canggih.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah secara sungguh-sungguh akan memerangi kongkalikong dalam perdagangan ilegal. Pemerintah pada intinya, menurut Pramono, akan memberikan dan mendukung sepenuhnya Direktorat Jenderal Bea-Cukai melakukan penegakan hukum yang berkaitan dengan perdagangan dan impor ilegal.
