Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde sebelum memulai pertemuan tertutup dengan Pimpinan DPR RI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 2 September 2015. Pertemuan antara Bank Dunia dengan IMF akan dilaksanakan pada 2018 di Bali. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Dua Lembaga pembiayaan multilateral menawarkan pinjaman dana mencapai US$ 16 miliar atau setara Rp 224 triliun kepada pemerintah Indonesia untuk mendukung pembangunan proyek infrastruktur.
Sofjan Wanandi, Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, menyampaikan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) dan Bank Dunia (World Bank) menawarkan plafon pinjaman jangka panjang masing-masing US$ 5 miliar dan US$ 11 miliar.
“Pinjaman yang sekarang diusulkan ADB US$ 5 miliar, Bank Dunia US$ 11 miliar, karena infrastruktur kebutuhan uangnya jangka panjang,” ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Rabu sore, 2 September 2015.
Dia menyebutkan pinjaman jangka panjang akan bertenor 30 tahun dengan keringanan pembayaran angsuran pokok atau gross period selama sepuluh tahun, dan tingkat bunga sekitar 1-2 persen.
“Saya pikir semua bantuan pembiayaan infrastruktur diarahkan untuk diambil jangka panjang dengan bunga yang ringan,” katanya.
Kedua lembaga internasional itu sudah mengajukan proposal dan berpotensi besar disetujui pemerintah, “Sudah diajukan, saya kira mungkin akan disetujui.”
Nantinya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) akan membahas proposal pinjaman di level teknis, yakni menyesuaikan dana dan skema pinjaman dengan proyek-proyek prioritas pemerintah dalam buku biru atau blue book.
