NTB Tolak Bantuan Kerbau, Pemerintah Akan Ganti yang Sesuai

Reporter

Selasa, 23 Juni 2015 19:18 WIB

Warga mengarak kerbau yang akan diikutsertakan dalam acara Mappasilaga Tedong atau adu kerbau di Toraja Utara, Sulsel, 17 Desember 2014. TEMPO/Hariandi Hafid

TEMPO.CO, Nganjuk - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman merespons positif penolakan bantuan kerbau oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Amran bakal menarik kerbau tersebut untuk diganti dengan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Amran tak mempermasalahkan alasan penolakan bantuan itu, yakni kerbau-kerbau tersebut berpotensi membawa penyakit dan menulari kerbau asli Sumbawa yang sudah steril dari penyakit.

Semula kerbau bantuan Kementerian Pertanian ini akan dikembangkan di wilayah Kabupaten Sumbawa yang menjadi sentra peternakan. “Namun kalau di sana tidak cocok, ya kita tarik lagi. Kita berikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka,” kata Amran di sela panen raya di Desa Kepanjen, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, Selasa, 23 Juni 2015.

Menurut Amran, saat ini sudah bukan zamannya lagi pemerintah pusat menggelontorkan bantuan kepada daerah secara sepihak. Pemerintah harus lebih dulu mengetahui kebutuhan masyarakat sebelum memutuskan memberikan bantuan agar terjadi sinkronisasi di lapangan. Ihwal persoalan di Nusa Tenggara Barat ini, Amran sudah meminta kerbau-kerbau yang telah dikirim itu ditarik.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menolak bantuan kerbau dari Kementerian Pertanian untuk dikembangkan di Sumbawa. Alasannya, pemerintah NTB khawatir kerbau itu akan membawa penyakit berbahaya.

“Kerbau kami lebih bagus. Kami tidak ingin ada kerbau luar membawa penyakit. Daerah kami kan bebas penyakit kerbau,” kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Nusa Tenggara Barat Budi Septiani di Mataram, Ahad, 21 Juni 2015.

Budi memperkirakan bantuan itu terkait dengan usul mendatangkan kerbau dari luar yang datang dari Kabupaten Sumbawa. Sumbawa merupakan sentra kerbau terbesar di Nusa Tenggara Barat. Namun ketika menerima surat tembusan dari Kementerian Pertanian beberapa waktu lalu, Budi mengaku langsung membuat surat penolakan.

HARI TRI WASONO

Berita terkait

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

1 hari lalu

Viral Berbagai Kasus Denda Bea Masuk Barang Impor, Sri Mulyani Instruksikan Ini ke Bos Bea Cukai

Sri Mulyani merespons soal berbagai kasus pengenaan denda bea masuk barang impor yang bernilai jumbo dan ramai diperbincangkan belakangan ini.

Baca Selengkapnya

Bea Cukai Beri Tips Terhindar dari Denda Bawa Barang Belanja dari Luar Negeri

2 hari lalu

Bea Cukai Beri Tips Terhindar dari Denda Bawa Barang Belanja dari Luar Negeri

Bea Cukai memberi tips agar tak terkena sanksi denda saat bawa barang belanja dari luar negeri.

Baca Selengkapnya

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

3 hari lalu

Laporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.

Baca Selengkapnya

Viral Kasus Bea Masuk Rp 31 Juta Satu Sepatu, Dirjen Bea Cukai: Itu Termasuk Denda Rp 24 Juta

3 hari lalu

Viral Kasus Bea Masuk Rp 31 Juta Satu Sepatu, Dirjen Bea Cukai: Itu Termasuk Denda Rp 24 Juta

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani mengatakan kasus pengenaan bea masuk Rp 31 juta untuk satu sepatu sudah sesuai aturan.

Baca Selengkapnya

Mendag Zulkifli Hasan Sebut Neraca Perdagangan Indonesia Surplus US$ 4,47 Miliar, Impor Barang Modal Laptop Anjlok

3 hari lalu

Mendag Zulkifli Hasan Sebut Neraca Perdagangan Indonesia Surplus US$ 4,47 Miliar, Impor Barang Modal Laptop Anjlok

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan klaim neraca perdaganga Indonesia alami surplus, ada beberapa komoditas yang surplus dan ada beberapa yang defisit.

Baca Selengkapnya

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

4 hari lalu

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan impor untuk komoditas bahan baku plastik kini tidak memerlukan pertimbangan teknis lagi.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

5 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Nilai Tukar Rupiah Melemah, Pengusaha Minta Pemerintah Perluas Pemberian Insentif

6 hari lalu

Nilai Tukar Rupiah Melemah, Pengusaha Minta Pemerintah Perluas Pemberian Insentif

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Shinta Kamdani menilai melemahnya nilai tukar rupiah berdampak pada penurunan confidence ekspansi usaha di sektor manufaktur nasional.

Baca Selengkapnya

Impor Maret 2024 Turun 2,6 Persen, Impor Bahan Baku Turun tapi Barang Konsumsi Naik

7 hari lalu

Impor Maret 2024 Turun 2,6 Persen, Impor Bahan Baku Turun tapi Barang Konsumsi Naik

BPS mencatat impor pada Maret 2024 turun 2,6 persen secara bulanan. Impor bahan baku dan bahan penolong turun, tapi barang konsumsi naik.

Baca Selengkapnya

BPS: Impor Beras pada Maret 2024 Melonjak 29 Persen

7 hari lalu

BPS: Impor Beras pada Maret 2024 Melonjak 29 Persen

Badan Pusat Statistik atau BPS mengungkapkan terjadi lonjakan impor serealia pada Maret 2024. BPS mencatat impor beras naik 2,29 persen. Sedangkan impor gandum naik 24,54 persen.

Baca Selengkapnya