Sampel Beras Palsu Negatif, Tata Niaga Beras Tetap Dirombak  

Reporter

Rabu, 27 Mei 2015 16:36 WIB

Sulit membedakan secara kasat mata antara beras asli dengan beras plastik atau sintetis. TEMPO/Ryan Maulana

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perdagangan memastikan tak ada beras diduga palsu yang beredar di pasar. Meski begitu, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel tak mengurungkan niatnya menata ulang peredaran beras di tingkat masyarakat. "Sudah terbukti tak ada beras plastik, tapi kami tetap mengatur tata niaga pasar," katanya setelah berkunjung ke Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Rabu, 27 Mei 2015.

Pengaturan tata niaga beras tersebut, kata Rachmat, akan dimulai dari mewajibkan pendaftaran semua merek beras di Kementerian Perdagangan. Cara ini, menurut Rachmat, membuat pengelola pasar maupun pedagang bisa mengetahui asal barang. Selain itu, beras yang didistribusikan wajib mencantumkan merek dan jenisnya pada kantong beras.

Rachmat menginstruksikan kewajiban ini kepada semua pengelola pasar di seluruh Indonesia. Kewajiban lainnya adalah pedagang harus menggelar pencatatan administrasi gudang yang menyimpan produk pangan dan barang penting untuk kemudian dilaporkan kepada Kementerian Perdagangan. "Saya meminta semua pengelola memantau," ujar Menteri Rachmat.

Instruksi perbaikan tata niaga pada tingkat pasar ini tak hanya untuk komoditas beras. Rachmat juga mengimbau instansi terkait dan pemerintah daerah mengawasi peredaran bahan makanan lainnya, menyusul datangnya masa puasa dan Lebaran. Jenis makanan tersebut adalah olahan maupun non-olahan, pangan segar, juga non-pangan.

Ditemui di Istana Kepresidenan tadi malam, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Roy Alexander Sparringa memastikan bahwa hasil uji laboratorium terhadap sampel beras yang diduga mengandung plastik negatif. Menurut dia, sampel beras yang pernah diuji di laboratorium Sucofindo tidak mengandung unsur plastik. "Bahwa hasil beras kami negatif, dan kedua hasil sampel dari Sucofindo juga negatif," Roy menjelaskan. "Seluruh hasilnya negatif."

Roy berujar, pada 21 Mei 2015, lembaganya langsung mengontak International Network of Food Safety Authorities Network (INFOSAN), atau lembaga otoritas pangan di bawah World Health Organization (WHO), untuk menanyakan adanya kasus beras plastik yang beredar di negara lain. INFOSAN, ucap Roy, menyatakan sebelumnya kasus beras berbahan plastik tidak pernah ada.

URSULA FLORENE SONIA


Berita terkait

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

2 hari lalu

Pengamat Usul Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Kembali Digabung di Pemerintahan Prabowo

Wacana penambahan kementerian di pemerintahan Prabowo berpotensi membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Sebut Waralaba Makanan dan Minuman Terbesar, Capai 47 Persen

5 hari lalu

Kementerian Perdagangan Sebut Waralaba Makanan dan Minuman Terbesar, Capai 47 Persen

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim menyebut bisnis waralaba di sektor makanan dan minuman menjadi yang terbesar

Baca Selengkapnya

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

12 hari lalu

Barang Pekerja Migran Bebas Masuk tapi Harus Ikuti Peraturan Menteri Keuangan, Apa Saja Syaratnya?

Kementerian Perdagangan menghapus pembatasan jumlah maupun jenis pengiriman atau barang impor milik pekerja migran (PMI) tapi tetap diawasi Bea Cukai

Baca Selengkapnya

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

13 hari lalu

Harga Produk Pertambangan Masih Fluktuatif

Harga komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar fluktuatif, konsentrat tembaga dan seng masih naik pada periode Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

13 hari lalu

Kemendag Sosialisasikan Permendag Nomor 7 Tahun 2024 Soal Pengaturan Impor

Permendag nomor 3 tahun 2023 diklaim belum sempurna.

Baca Selengkapnya

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

18 hari lalu

Terkini: Pesan Zulkifli Hasan ke Pejabat Baru Dilantik terkait konflik Timur Tengah, AHY Serahkan 300 Sertifikat Gratis di Sulawesi Tenggara

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas melantik Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Pejabat Eselon I dan II Kementerian Perdagangan.

Baca Selengkapnya

Pameran Dekorasi Rumah Indonesia di Taiwan Raup Transaksi Rp 4,73 Miliar

18 hari lalu

Pameran Dekorasi Rumah Indonesia di Taiwan Raup Transaksi Rp 4,73 Miliar

Kementerian Perdagangan menggelar pameran dekorasi rumah Indonesia di Taiwan, total transaksi yang diperoleh Rp 4,73 miliar.

Baca Selengkapnya

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Lantik 6 Pejabat Eselon I dan II, Berpesan Waspadai Situasi Geopolitik Timur Tengah

18 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan Lantik 6 Pejabat Eselon I dan II, Berpesan Waspadai Situasi Geopolitik Timur Tengah

Menteri Perdagangan melantik pejabat eselon I dan II. Dia berpesan agar siap menghadapi keadaan geopolitik Timur Tengah saat ini.

Baca Selengkapnya

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

20 hari lalu

Kini Impor Bahan Baku Plastik Tidak Perlu Pertimbangan Teknis Kemenperin

Kementerian Perindustrian atau Kemenperin menyatakan impor untuk komoditas bahan baku plastik kini tidak memerlukan pertimbangan teknis lagi.

Baca Selengkapnya

Kementerian Perdagangan Sebut Utang Rafaksi Minyak Goreng Segera Dibayar

21 hari lalu

Kementerian Perdagangan Sebut Utang Rafaksi Minyak Goreng Segera Dibayar

Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa utang rafaksi minyak goreng akan segera dibayarkan.

Baca Selengkapnya