Ketua Umum KADIN Indonesia, Suryo Bambang Sulisto (kiri), bersama Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DIY, Nur Achmad Affandi. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung penerapan sistem anggaran (bujet) secara elektronik atau e-budgeting. Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto, e-budgeting adalah solusi terbaik untuk mengedepankan transparansi.
"Selain itu, dalam praktiknya, e-budgeting tidak memerlukan proses birokrasi yang panjang," kata Suryo di Jakarta, Kamis, 16 April 2015.
Suryo menambahkan, korupsi, suap, dan gratifikasi, merupakan masalah nasional. Semua pihak termasuk pengusaha diharapkan tidak tergoda untuk melakukan kecurangan.
"Maintenance kepercayaan akan membuat layanan publik membaik dan jauh lebih menguntungkan dalam waktu yang panjang terhadap pertumbuhan ekonomi," kata Suryo.
Suryo berkata, seringnya pejabat negara melakukan kecurangan dalam pengerjaan proyek negara akan berimbas juga kepada pihak swasta sebagai rekanan. "Kami (pengusaha) menjadi hati-hati, dan sangat mengedepankan transparansi dan keringkasan birokrasi."
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama menerapkan sistem e-budgeting dalam merumuskan APBD 2015. Dari situ Ahok, panggilan Basuki, menemukan dugaan kecurangan dana APBN yang tak sesuai dengan rancangan anggaran yang dirumuskan.
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
2 hari lalu
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
Pengamat kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan dalam pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
