Petugas melakukan aktivitas bongkar muat di tempat penarikan dan penyetoran uang di basement gedung Bank Indonesia (BI), Jakarta Pusat, Rabu (1/8). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia melansir cadangan devisa berada pada level US$ 111,9 miliar pada akhir Desember 2014. Angka ini lebih tinggi dibanding posisi cadangan devisa bulan sebelumnya sebesar US$ 111,1 miliar.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Tirta Segara mengatakan peningkatan cadangan devisa disebabkan oleh penerimaan valas yang lebih besar daripada pembayaran utang valas serta kebutuhan valas untuk intervensi nilai tukar. (Baca: Tahan Dolar, Indonesia dan Cina Kuras Devisa)
“Peningkatan cadangan devisa, terutama, dipengaruhi oleh penerimaan devisa hasil ekspor migas, penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, dan penerimaan pemerintah lainnya dalam valuta asing lebih besar daripada pembayaran utang luar negeri serta kebutuhan devisa dalam rangka stabilisasi nilai tukar rupiah,” ujar Tirta di Bank Indonesia, Kamis, 8 Januari 2015. (Baca: Tiga Cara Bappenas Jaga Stabilitas Rupiah)
Di samping itu, menurut Tirta, simpanan valas dan swap bank-bank dengan bank sentral juga meningkat menjelang akhir 2014. Sepanjang 2014, posisi cadangan devisa meningkat US$ 12,5 miliar dari posisi pada akhir 2013 sebesar US$ 99,4 miliar.
Tirta menepis bahwa peningkatan cadangan devisa disebabkan oleh BI yang tak banyak lakukan intervensi kurs. “BI mengintervensi karena rupiah mengalami volatilitas tajam,” tuturnya. (Baca: Resep Bank Indonesia Mengatasi Loyonya Rupiah)
Sebagai catatan, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus merosot. Mengacu pada referensi kurs Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan pada level Rp 12.264 per dolar AS pada 1 Desember 2014. Kurs rupiah terus merosot hingga mencapai Rp 12.900 per dolar AS pada 16 Desember 2014, sebelum kemudian menguat pada akhir Desember ke level Rp 12.440 per dolar AS.
Posisi cadangan devisa Desember ini diklaim BI mampu membiayai 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. “Di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor,” ujar Tirta.
