Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, sebelum mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komite II DPD, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu, 5 November 2014. Dalam pertemuan tersebut Menteri Susi mengancam mundur dari Kabinet Kerja Jokowi jika birokrasi bergerak lambat dalam merespons rencana pembuatan peraturan menteri untuk mengubah aturan yang memberatkan nelayan ataupun investor. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti punya opini soal bahan bakar minyak (BBM) murah yang pengadaannya setiap tahun disubsidi hingga triliunan rupiah oleh negara. (Baca: Beli Bensin Banyak-banyak, Awas Ditangkap Polisi!)
Menurut Susi, BBM bersubsidi adalah sumber maksiat karena memancing orang untuk menyelewengkannya. "Penyaluran subsidi negara akhirnya tidak tepat sasaran," kata dia dalam diskusi bersama pengusaha perikanan di kantornya, Selasa, 11 November 2014.
Susi mengatakan BBM bersubsidi juga pun membuat perilaku nelayan berubah. Susi mengaku menemukan fakta bahwa ada nelayan biasanya melaut belakangan malah menjual BBM bersubsidi. Selain itu, BBM bersubsidi sulit didapatkan di beberapa daerah sehingga ada nelayan yang tidak melaut. (Baca: Harga BBM Naik, Pertamina Minta Pengamanan Polisi)
Di sisi lain, kata Susi, BBM bersubsidi banyak dinikmati oleh kapal-kapal asing. Bahkan, kata dia, ada kapal dinas milik pemerintah yang menjual solarnya di tengah laut. "Karena itu, kapal-kapal itu jarang berpatroli," ujar dia.
Karena itu, Susi meminta dukungan pengusaha untuk menyetujui penghapusan subsidi BBM. Menurut Susi, dana subsidi yang dikeluarkan negara Rp 300 triliun bisa bermanfaat untuk keperluan lain. "Kalau dihilangkan, minimal Rp 100 triliun untuk pendidikan, bisa membuat 25 universitas," katanya. (Baca: Di Wakatobi, Premium Rp 20 Ribu Per Liter)
