TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution menyatakan, lembaga yang dipimpinnya akan segera mengaudit semua bank milik pemerintah. "Kami akan audit semuanya," ujarnya seusai mengikuti rapat konsultasi hasil audit BPK semester II tahun 2004 dengan Komisi Keuangan DPR di Gedung BPK, Rabu (18/5) malam. Anwar manambahkan, audit yang akan dilakukan adalah audit investigatif, bukan audit reguler. Audit ini dilakukan untuk membantu pemerintah menggerakkan perekonomian. "Tanpa perbankan yang sehat, tidak mungkin menggerakkan perekonomian dan menjalankan kebijakan moneter dengan baik," ungkapnya. Ketika ditanya apakah BPK juga akan mengaudit bank yang sahamnya dimiliki pemerintah dalam jumlah kecil, Anwar tidak menjawab tegas. Ia hanya menyatakan, "Bank Mandiri pun meski sudah go public (sahamnya dijual ke publik), komisaris tetap bertanngung jawab pada Menteri Negara BUMN," tuturnya.Lebih jauh Anwar menyatakan, di masa depan BPK juga akan melakukan audit pajak. "Secara bertahap akan dilakukan, medah-mudahan tahun depan bisa dimulai," tambah Anwar. Audit dana pajak ini berupa audit reguler dan investigasi.Ketua Komisi Keuangan Paskah Suzetta menambahkan, rencananya BPK nantinya tidak hanya mengaudit kinerja keuangan, tapi juga audit forensik dan kejahatan.(thoso priharnowo)
Berita terkait
Suap demi Predikat WTP dari BPK
13 jam lalu
Suap demi mendapatkan predikat WTP dari BPK masih terus terjadi. Praktik lancung itu dinilai terjadi karena kewenangan besar milik BPK.
Baca SelengkapnyaKolega Achsanul Qosasi Mengaku Tak Tahu Soal Sandi Garuda dalam Korupsi BTS Kominfo
2 hari lalu
Sadikin Rusli mengaku tidak mengetahui kode 'Garuda' digunakan untuk Mantan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera dalam korupsi BTS Kominfo.
Baca SelengkapnyaSidang Korupsi BTS: Ada Usaha BLU Kominfo Hilangkan 17 Temuan BPK
2 hari lalu
Pertemuan itu terjadi di ruang kerja Achsanul Qosasi di Kantor BPK.
Baca SelengkapnyaAchsanul Qosasi Sewa Rumah di Kemang untuk Simpan Uang Suap Rp 40 Miliar Kasus BTS
2 hari lalu
Mantan anggota BPK Achsanul Qosasi mengaku menyewa rumah di Kemang khusus untuk menyimpan uang suap Rp 40 miliar kasus BTS.
Baca SelengkapnyaAuditor BPK Disebut Minta Rp 12 Miliar untuk Menerbitkan WTP Kementerian Pertanian era Syahrul Yasin Limpo
7 hari lalu
Permintaan itu agar Kementerian Pertanian mendapat predikat WTP dari BPK karena ada kejanggalan anggaran proyek food estate era Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaKabupaten Batanghari Raih Predikat WTP Ke-9
8 hari lalu
Kabupaten Batanghari raih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9, di Auditorium Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jambi, pada Selasa, 7 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaSaksi Akui Diminta Sewa Pesawat Rp 1,4 Miliar untuk Kunjungan Kerja Syahrul Yasin Limpo ke Maluku dan Anggarkan Beli 12 Sapi Kurban
8 hari lalu
Hermanto diminta untuk menyediakan uang di luar anggaran Kementerian Pertanian untuk membeli sapi kurban buat Syahrul Yasin Limpo.
Baca SelengkapnyaBegini Jawaban BRIN soal Perintah Pengosongan Rumah Dinas di Puspitek Serpong
16 hari lalu
Manajemen BRIN angkat bicara soal adanya perintah pengosongan rumah dinas di Puspitek, Serpong, Tangerang Selatan.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK
51 hari lalu
Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.
Baca SelengkapnyaTerpopuler Bisnis: Maksud PUPR Pembangunan IKN Gerudukan dan Was-was Diperiksa BPK, Kereta Ekonomi Generasi Baru
54 hari lalu
Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Jumat, 22 Maret 2024 yakni maksud PUPR sebut pembangunan IKN gerudukan dan was-was diperiksa BPK.
Baca Selengkapnya
