TEMPO Interaktif, Jakarta:Rencana pengadaan 1.000 bus dari Inggris sebagai langkah peremajaan angkutan umum berkaitan dengan langkah debt swap terancam dibatalkan. Pasalnya hingga saat ini pemerintah masih belum mendapatkan kepastian dari DPR mengenai anggaran untuk hal itu. Sampai sekarang belum ada perkembangan. Belum ada respon dari DPR mengenai anggaran tambahan yang kami usulkan, kata Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan (Depkeu) Mulia Nasution saat dihubungi Tempo, Minggu (1/5).Jika DPR tidak segera memberikan respon mengenai tambahan anggaran yang diajukan, lanjut Mulia, maka rencana pengadaan 1.000 bus tersebut akan dibatalkan. Pasalnya rencana tersebut dinilai sudah tidak menguntungkan Indonesia mengingat lamanya respon dari DPR.Dengan lamanya respon DPR, maka Inggris dipastikan akan kembali menghitung potongan yang akan diberikan. Bahkan dipastikan potongan utang itu akan semakin berkurang. Sepertinya sulit untuk dilaksanakan karena keuntungannya akan kecil. Potongan utangnya semakin berkurang dan itu tidak menguntungkan, kata Mulia. Karenanya, kata Mulia pemerintah berencana akan membayar utang tersebut dalam bentuk uang. Pembayaran itu dikatakan akan dimasukkan dalam mekanisme anggaran biaya pada APBN 2006. "Kalau potongan semakin turun kami akan membayar utang saja. Debt swap kami batalkan," katanya. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu pemerintah telah sepakat untuk melakukan pertukaran utang (debt swap) dengan Inggris sebesar US$ 100 juta dengan pengadaan 1.000 bus Marcedes Damri dan PPD.Pemerintah Inggris pun telah sepakat untuk memberikan potongan utang sebesar 25 persen kepada pemerintah Indonesia. Sehingga Indonesia hanya berkewajiban membayar US$ 75 juta atau Rp 675 miliar. Untuk itu, pemerintah (Depkeu) telah mengajukan usulan anggaran tambahan kepada DPR. Namun hingga saat ini belum ada respon dari DPR.suryani ika sari