TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengingatkan para buruh dan karyawan untuk tidak terpancing ajakan turun ke jalan dan mendesak agar kubu yang kalah dimenangkan dalam pemilihan presiden. "Ingat, serikat buruh itu kepentingannya buat buruh, bukan untuk politik tertentu," ujar Sofjan kepada Tempo, 21 Juli 2014. (Baca: Waspadai Pelemahan IHSG pada 22 Juli)
Menurut Sofjan, tensi politik dalam negeri meningkat seiring mendekatnya pengumuman calon presiden oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa, 22 Juli 2014. Namun ia yakin pengamanan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI cukup efektif. "Sampai saat ini, kantor, pabrik, mal, ataupun serikat belum ada yang mengajukan untuk meliburkan diri untuk besok," tuturnya.
Ia berharap semua pihak tetap menahan diri hingga pengumuman KPU selesai. "Sekarang soal pilih-memilih sudah selesai, jadi semuanya kembali seperti biasa," ujar Sofjan. (Baca: Hasil Pilpres Tentukan Laju Obligasi)
Sofjan bahkan menilai ancaman pengerahan massa buruh dan karyawan untuk menggagalkan pengumuman hasil oleh KPU merupakan isu semata yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. "Buruh sekarang justru memilih tetap kerja daripada harus demo," katanya. (Baca: Isu Pilpres Tak Pengaruhi Industri Penerbangan)
Untuk itu, Sofjan meminta kalangan buruh dan karyawan tetap menjaga situasi kondusif ini. "Kalau serikat pekerja demo ke KPU, apa kepentingannya? Mereka turun ke jalan, ya, kalau memperjuangkan haknya seperti UMR dan kesejahteraan," tuturnya.
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
6 hari lalu
Apindo Usul Bentuk Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan, Pengamat: Bikin Birokrasi Panjang, Bebani APBN
Pengamat kebijakan publik Univesitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengatakan tidak ada urgensi pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Perkotaan dalam pemerintah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka
